HUKUM WARIS

Negara Sibuk Rakyat Terpuruk

Praperadilan dan Penggabungan Perkara gugatan ganti kerugian dalam kuhap

Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Management "Suatu pendekatan mikro dalam tanya jawab)

PEMBEBASAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PROSES GANTI RUGI

HUKUM KEWARISAN ISLAM SEBAGAI PEMBARUAN HUKUM POSITIF DI INDONEIA EDISI REVISI

METODE KUANTITATIF EDISI KELIMA

UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2012 PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM . UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2002 BANGUNAN GEDUNG.

PANDUAN MENGURUS TANAH RUMAH DAN PERIZINANNYA

PEDOMAN TERLENGKAP MENGURUS TANAH RUMAH DAN PERIZINANNYA

MENGENAL LEBIH DEKAT PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN DI INDONESIA

KEJAHATAN PERTANAHAN DALAM MENGHADAPI GURITA MAFIA TANAH

MENGENAL LEBIH DEKAT PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI INDONESIA

Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi

PEDOMAN LENGKAP GANTO UNTUNG PENGADAAN TANAH MEMETAKAN SOLUSI STRATEGIS P[ENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

HUKUM AGRARIA NASIONAL & KEBIJAKAN PERTANAHAN

BERANI BERUBAH UNTUK HIDUP YANG LEBIH BAIK

MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSE PELAKSANAAN VERIFIKASI BUKE TANAH DALAM MENUJU PRA SERTIPIKAT ELEKTRONIK (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA)

TRANSISI DESA AGRARIS : DEAGRARIANISASI DAN KETAHANAN AGRARIA DI PEDESAAN JAWA TENGAH

STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG