PERAN KOMUNIKASI SOSIAL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH HAK ULAYAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT ΑΜΜΑΤΟA KAJANG

URGENSI KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG GUNA MENDUKUNG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DI KABUPATEN NGAWI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN MASTERPLAN (STUDI DI KALURAHAN PUCUNG, KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN ALIHFUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NONPERTANIAN: DINAMIKA DAN DAMPAKNYA (Studi Di Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman)

ANALISIS KETERLAMBATAN TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PASCA PENETAPAN LOKASI (Studi Ksus Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi (DI) Jlantah di Kabupaten Karanganyar)

PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF SOLUSI PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) BERUSAHA DI KABUPATEN KARAWANG

PENERAPAN KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

MENGGADAIKAN BUMI BANK DUNIA PEMISKINAN LINGKUNGAN DAN KRISIS PEMBANGUNAN

FUNGSI KONSERVASI DI DALAM HUTAN ADAT

SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

EVALUASI PEMANFAATAN PETA FOTO PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DENGAN PENIDEKATAN FIT FOR PURPOSE LAND ADMINISTRATION (FFP-LA) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA

PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA, ANTARA YANG TERSURAT DAN TERSIRAT KAJIAN KRITIS UNDANG-UNDANG TERKAIT PENATAAN RUANG DAN SUMBER DAYA ALAM.

PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTER

UPAYA AKSELERASI PERIZINAN MELALUI PKKPR BERUSAHA DALAM RANGKA INVESTASI DI KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN

Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)

Perbandingan Sistem Politik

MENGGUGAT GLOBALISASI

PENDIDIKAN PANCASILA YURIDIS KENEGARAAN DI SUSUN BERDASARKAN GBPP DAN SAP TAHUN 1995

KEPASTIAN HUKUM DALAM PROSES ARBITRASE SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA