UPAYA & STRATEGI MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA RAENALULU DALAM MELEPASKAN TANAH ULAYAT DARI KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN SABU RAIJUA

DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PASCA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK PANAS BUMI DI KECAMATAN GOLEWA, KABUPATEN NGADA, NUSA TENGGARA TIMUR

RESPONS MASYARAKAT PENERIMA GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO YOGYAKARTANYIA KULON PROGO

DINAMIKA REDISTRIBU51 TANAH PELEPASAN KAWASAN HUTAN PADA MASYARAKAT PENGUNGSI EKS TRANSMIGRAN TIMOR TIMUR DI DESA SUMBERKLAMPOK KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG

Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca Pada Pasar Umar Bin Khattab

JURNAL PERTANAHAN: Telaahan Kritis Terhadap Hak-hak Individual Atas Tanah dan kaitannya dengan pemperlaukan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang menurut perspektif Hukum Tanah Nasional- Penerapam Standar pelayanan minimal di badan pertanahan Nasional republik indonesia- Perjanjian bagi hasil pertanian dalam perspektif distributif Land Reform- Strategis mereduksi konflik melalui perluasan lapangan kerja dalam bingkai reforma Agraria- Perebutan ruang kawasan konservasi(Studi Kasus konflik agraria masyrakat sekitar/dalam kawasan taman nasional ujungkulon banten)- Kedudukan HMRS,HGU,HGB,dan hak Pakai sebagai obyek wakaf berdasarkan UU no.41 tahun 2004 (studi telaahan menurut perspektif Hukum Islam)- Menulusuri jejak konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum- Kajian mengenai hak tanggungan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996- Wakaf menurut hukum pertanahan.

POLA IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL (PPAN) DI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR