KETIDAK JELASAN SUBJEK DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI - KERTOSONO (Studi Kasus Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri)

PENGANTAR PRAKTIK PERADILAN SEMU

Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat

REFORMA AGRARIA UNTUK MASYARAKAT ADAT: REDISTRIBUSI TANAH DI DESA SENAMA NENEK, KECAMATAN TAPUNG HULU, KABUPATEN KAMPAR.

KAJIAN GRONKAART SEBAGAI ALAT BUKTI DAN/ATAU ALAS HAK ATAS TANAH DI KOTA SEMARANG

PROBLEMATIKA �HAK PRIORITAS� ATAS TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN (Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur)

10 Kisah Genocide

Indonesia Tidak Pernah Di Jajah

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN PERDATA ATAS OBJEK PERKARA A QUO YANG SAMA (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo Sumatera Utara)

KAJIAN HUKUM JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 (Studi di Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung)

PROBLEMATIKA JUAL BELI DI BAWAH TANGAN TANAH BERSERTIPIKAT UNTUK MEMENUHI AZAS PUBLISITAS (Studi Kasus Putusan Perdata Nomor 487/Pdt/2015/PN.TNG, 207/Pdt.G/2006/PN.JKT.BAR, dan 424/PDT.G/2009/PN.TNG)

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUAS JALAN LINGKAR LUAR GORONTALO/ GORONTALO OUTER RING ROAD (GORR) (Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo)

PENGEMBANGAN BENTUK KEPASTIAN HUKUM BUKU TANAH DAN SURAT UKUR DIGITAL SEBAGAI ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman)

PEMBATALAN PERALIHAN HAK KARENA PUTUSAN PIDANA PENGADILAN NEGERI KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 63/Pid/B/1991/PN.YK)

Jurnal Mimbar Hukum : Penjaminan kredit usaha kecil melalui giralisasi dan transmisi jaminan kebendaan menjadi tunai - Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diperadilan perdata - Peran pemerintah dalam penanggulangan pecemaran air tanah oleh bakteri E.coli di kota Yogyakarta - Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belaja daerah (studi kasus di Yogyakarta - Implementasi peraturan perizinan pembangunan perumahan bagi pengembang terkait aspek perlindungan konsumen di DIY - - Mekanisme Small claims court dalam mewujutkan tercapainya peradilan sederhana.cepat.dan biaya ringan - Melindungi keanekaraman hayati dalam kerangka protokol nagoya - Justices'Freedom of constitutional interpretation methot in the indonesian constitutional court -

IMPLIKASI PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA MELALUI LEMBAGA PERADILAN TERHADAP KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010)

PEMBATALAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629K/Pdt/2004)

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TANAH YANG OBJEKNYA TELAH DIAGUNKAN DENGAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Putusan MA Nomor 548 K/Pid/2004 di Kabupaten Bantul)

HATINDAK LANJUT HASIL MEDIASI PASCA SITA EKSEKUSI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus Perkara Nomor 24/Pdt.G/2008/PN.Kdr)

DALAM RANGKA PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH (MAINTENANCE) PASCA PUTUSAN INKRACHT VAN GEWIJSDE DI PROVINSI LAMPUNG