PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: bsa
KATA KUNCI: bsa
 | PENYELESAIAN PERKARA KEPEMILIKAN TANAH BERDASARKAN GIRIK DENGAN SERTIPIKAT HGB DI KELURAHAN CIPAYUNG, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA JAKARTA TIMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 283/G/2024/PTUN.JKT) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Girik,Sertipikat Hak Guna Bangunan,Perkara Pertanahan |
| URGENSI KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG GUNA MENDUKUNG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DI KABUPATEN NGAWI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Kesesatan Kegiatan Pemanfaatan Ruang,KKPR,George C Edward III,Perizinan Berusaha,OSS,RBA,RPJMN 2025,2029 |
| STRATEGI PELAKSANAAN PADA PROGRAM LAYANAN ROYA LIMA MENIT (RALALI) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Administrasi Pertanahan,Ralali,roya,strategi pelaksanaan,analisis SWOT |
| BENTUK PERILAKU DAN KOLABORASI PETUGAS UKUR DALAM PELAKSANAAN PENGUKURAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2025 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Perilaku Petugas Ukur,Kolaborasi |
| OPTIMALISASI WARKAH PERTANAHAN SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - warkah pertanahan,alat bukti hukum,sengketa pert,kepastian hukum,digitalisasi |
| ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN KEMUDAHAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KELURAHAN MANUMUTIN, KECAMATAN KOTA ATAMBUA, KABUPATEN BELU - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Persepsi Masyarakat,Sertipikat Elektronik,Keamanan Digital,Kemudahan Penggunaan,Alih Media,Wilayah Perbatasan |
| IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Zona Integritas,Wilayah Bebas dari Korupsi,Reformasi Birokrasi,Implementasi Kebijakan,Pelayanan Publik |
| ANALISIS YURIDIS SERTIPIKAT TANAH YANG TERBIT DARI DILANGGARNYA ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Studi Kasus Putusan PTUN Surabaya NO.240/G/2022/PTUN.SBY - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Asas,Asas Umum Pemerintahan yang Baik,Badan Pertanahan Nasional,Sertipikat Tanah,Kepastian Hukum,Sengketa Pertanahan |
| ANALISIS KONFLIK HAK ULAYAT ANTARA MASYARAKAT ADAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Hak Ulayat,Konflik Agraria,Masyarakat Hukum Adat,Administrasi Pertanahan,Merauke |
| EVALUASI TATA KELOLA PROSES VERIFIKASI DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM LAYANAN PERTANAHAN DIGITAL DI KABUPATEN BANDUNG: STUDI KASUS SERTIPIKAT ELEKTRONIK - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - tata kelola,proses verifikasi dokumen elektronik,sertipikat elektronik,keabsahan sertipikat,pertanahan digital |
| PERAN STRATEGI KOMUNIKASI DIGITAL DALAM PENGELOLAAN ISU-ISU NEGATIF PADA MEDIA SOSIAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - strategi komunikasi digital,pengelolaan isu negat,media sosial,humas pemerintah,kantor pertanahan,STRAKOM ATR,BPNmanajemen isu |
| ANALISIS MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2024 DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,PTSL,Manajemen Sumber Daya Manusia,Ability,MotivationOpportunity,AMO; Kantor Per |
| KONFLIK PENGUASAAN TANAH EKS HGU PT. PERKEBUNAN KOPI TRISNO KENANGAN DI DESA KARANG SIDEMEN, KABUPATEN LOMBOK TENGAH - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Reforma Agraria,Redistribusi Tanah,Konflik Pragunaan Tanah,Eks HGU |
| ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 189 ATAS NAMA SADIYO DENGAN SERTIPIKAT HAK PAKAI NOMOR 0002 ATAS NAMA PEMERINTAH DESA JENAR KECAMATAN JENAR KABUPATEN SRAGEN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Analisis Hukum,Tumpang Tindih,Sertipikat Tanah |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN SERTIPIKAT ANALOG MENJADI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - persepsi masyarakat,sertipikat elektronik,alih m,keamanan data,kepercayaan masyarakat |
| ANALISIS HASIL VERIFIKASI DATA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI (LSD) TERHADAP RDTR KOTA BANDUNG PADA WILAYAH PERENCANAAN VIII KOTA BANDUNG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah,Lahan Sawah Yang Dilindungi,Data Verifikasi,Rencana Detail Tata Ruang,Rekomendasi Perubahan P |
| DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PEMBANGUNAN GITET 500 kV TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR (Studi di Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - GITET,dampak sosial,dampak ekonomi,respon dan adaptasi |
| TRANSFORMASI EKONOMI MASYARAKAT AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI KAWASAN PERTAMBANGAN EMAS DI DESA KAYUBOKO KABUPATEN PARIGI MOUTONG (PENDEKATAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD FRAMEWORK) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - alih fungsi lahan,transformasi ekonomi,pertambangan emas,Sustainable Livelihood Framewor,strategi penghidupan |
| ANALISIS PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN ZONA LINDUNGAN SETEMPAT DI PANTAI JEMPOL KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pemanfaatan Ruang,Ketidaksesuaian Ruang,Zona Lindungan Setempat,RDTR,Pantai Jempol |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIKA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOJONEGORO - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - persepsi masyarakat,sertipikat elektronik,digitalisasi pertanahan,pelayanan pertanahan |
