POLICY PAPER KAJIAN KEBIJAKAN RATIO LEGIS PERCEPATAN PENDAFTARAN YANAH ULAYAT DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGRARAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN HAK ULAYAT

PERCEPATAN REFORMA AGRARIA DALAM PENDAFTARAN TANAH TRANSMIGRASI GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN TERHADAP HAK ATAS TANAH TRANSMIGRAN

KAJIAN KEBIJAKAN: IMPLEMENTASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG, SEBAGAI BENTUK PELAYANAN PUBLIK KEMUDAHAN BERUSAHA.

KAJIAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN: IMPLEMENTASI LAYANAN PERTANAHAN PRIORITAS

HARMONISASI PETA KAWASAN HUTAN DAN AREAL PENGGUNA LAINNYA (APL) SERTA PENYELESAIAN SERTIPIKAT TERINDIKASI BERADA DALAM KAWASAN HUTAN

MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI SUBJEK HUKUM: KECAKAPAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK

KAJIAN KEBIJAKAN STRATEGI PEMBANGUNAN BASIS DATA DAN PENDAYAGUNAAN EKONOMI PERTANAHAN (POLICY PAPER)

POLICY PAPER KAJIAN PENGADMINISTRASIAN TANAH ULAYAT UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT ( STUDI KASUS MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT)

KAJIAN KEBIJAKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

POLICY PAPER KAJIAN KEBIJAKAN KOLABORASI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(PTSL)

POLICY PAPER KAJIAN KEBIJAKAN PERTANAHAN UNTUK MEMINIMALKAN TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH: ANALISIS POLA PERMASALAHAN, REGULASI TERKAIT, DAN REKOMENDASI KEBIJAKANNYA.

POLICY PAPER URGENSI PENGENDALIAN TRANSAKSI TANAH DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PASAR TANAH DI INDONESIA

MITOS VS FAKTA INDUSTRI MINYAK SAWIT INDONESIA DALAM ISU SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN GLOBAL edisi kedua

Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (SJDI) Hukum: Informasi Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan

JURNAL PERTANAHAN URGENSI PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN MELALUI MEDIASI ELEKTRONIK DALAM ERA DISRUPSI Volume 13. Nomor 1 juli 2023

Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan

EVALUASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DENGAN MASYARAKAT ATAS TANAH EKS HGU PTPN VIII DI KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR

DAMPAK KETIDAKSESUAIAN ANTARA LAHAN SAWAH DILINDUNGI DAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP POLA RUANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR

PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF SOLUSI PERCEPATAN SERTIPIKASI ASET TANAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR (Studi Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II)

EVALUASI PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SEMPADAN SUNGAI CILIWUNG (Studi Di Desa Leuwimalang Dan Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor)