PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: biro
KATA KUNCI: biro
 | DIPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGATURAN PROPORSI DAN PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2024 (STUDI KASUS: KALURAHAN MARGOKATON, KAPANEWON SEYEGAN) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Implementasi Kebijakan,Tanah Kalurahan,Proporsi,Pemanfaatan Tanah,Peraturan Gubernur DIY Nomor 24,Edward III,Kalurahan Margokaton |
| IMPLEMENTASI FITUR ANTREAN ONLINE PADA APLIKASI SENTUH TANAHKU DALAM RANGKA PELAYANAN PERTANAHAN BERKUALITAS DI KANTOR PERTANAHN KABUPATEN SUKOHARJO - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - antrean online,Sentuh tanahku,pelayanan publik,implementasi kebijakan,SERVQUAL pelayanan pertana |
| ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBALIAN BATAS BIDANG TANAH: KESENJANGAN ANTARA REGULASI DAN PRAKTIK PADA KANTOR PERTANAHAN DI INDONESIA - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Implementasi Kebijakan,Pengembalian Batas Bidang,Kesenjangan Implementasi,Kebijakan Pertanahan,Pe |
| IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA PEMBANGUNAN FASILITAS PARIWISATA (STUDI DI GREEN FLOW VILLAS, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pelanggaran Rencana Tata Ruang,Pengendalian Peman,Implementasi Kebijakan,RDTR Kecamatan Ubud,Green |
| PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI OLEH SATGAS PENGADAAN TANAH BENDUNGAN CABEAN DI KABUPATEN BLORA (STUDI DI DESA TODANAN DAN KARANGANYAR KECAMATAN TODANAN) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Inventarisasi dan Identifikasi,Ketidaksesuaian Da,Pengadaan Tanah,Model Edward III,Bendungan Cabea |
| IMPLEMENTASI LAYANAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANIAN KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Implementasi Kebijakan,Peralihan Hak,Layanan Ele |
 | BIASAKAN YANG BENAR - Yayasan Setar Manado - 2026 - Membangun Budaya Integritas,Nilai Kejujuran |
 | Mafia dan Korupsi Birokratis - Yayasan Obor Indonesia - 1987 - Korupsi,Birokratis |
 | Otonomi Daerah dan Daerah Otonom - PT. Raja Grafindo Persada - 2004 - Otonomi Daerah,Daerah Otonom |
 | SEKOLAH (BUKAN) PENJARA MENGGUGAT DOMINASI KEKUASAAN ATAS PENDIDIKAN - Mitra Wacana Media - 2016 - Pendidikan |
 | BENCANA BANJIR ROB STUDI PENDAHULUAN BANJIR PESISIR JAKARTA - Graha Ilmu - 2013 - Geografi |
 | KEADILAN AGRARIA MELERAI DUALISME HUKUM RAKYAT DAN HUKUM NEGARA - INTRANS PUBLISHING - 2024 - Reforma Agraria |
 | HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL - CV. Keni Media - 2011 - Hukum Penanaman Modal |
 | DINAMIKA PENATAAN RUANG DAN PELUANG OTONOMI DAERAH - Tugu Jogja Grafika - 2007 - Buku Tata Ruang |
 | PRAKTIK SOSIAL PEMUSTAKA DIGITAL NATIVES: DALAM BINGKAI KONSUMERISME RUANG PERPUSTAKAAN - Deepublish (CV. Budi Utama) - 2022 - Kategori Perpustakaan |
| IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI TATA RUANG (SITARU) DALAM PELAYANAN INFORMASI RENCANA TATA RUANG BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - SITARU,Rencana Tata Ruang,150 25010 |
| PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi,Sertipikat Elektronik,Tanah Aset Pemerintah |
| PENERAPAN KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kebijakan pertanahan,Warga Keturunan Tionghoa,diskriminasi,hak milik,Daerah Istimewa Yogyakart |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JASA PERANTARA KANTOR PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)/NOTARIS DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kualitas Pelayanan,Pendaftaran Tanah,Jasa Perantara,PPAT Persepsi Masyarakat |
| IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,PISL,Implementasi Kebijakan,Pertanahan |
