Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan 1995

Peraturan-Peraturan Agraria Yang Berhubungan Dengan Masalah Konversi Hak-Hak Atas Tanah

Himpunan peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Tahun 1992

Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Pertanahan 1995

Majalah Sandi Media Komunikasi dan Informasi Pertanahan Edisi : XXXIV-2012: Reformasi Birokrasi

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5 ( Terkait Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah )

Gainning Ground? Rights and Property in south Africa Land Reform

Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup - Pembangunan Ramah Lingkungan

SISTEM BIROKRASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROPINSI SUMATERA SELATAN.

PENGARUH DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI DALAM PROSEDUR PEMBERIAN IJIN LOKASI TERHADAP PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL DI KAB. DATI II CIREBON

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer

Inventarisasi Kewenangan-kewenangan dan Produk Pemerintah Daerah, Daerah Istimiwa Yogyakarta. Bidang Agraria.

KAJIAN KINERJA PETUGAS UKUR MENUJU REFORMASI BIROKRASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat)

Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pelayanan prima, Peningkatan Penanganan dan Konflik, serta Peningkatan Redistribusi Tanah untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat'.

Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi

Public Policy - Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan

Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan : Kebijakan dan Tantangan Masa Depan

Politik Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi

Politik Birokrasi dan Pembangunan