PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: bali
KATA KUNCI: bali
 | ARCHIPELAGOS THE POWER OF IMANG IN NUSANTARA - Andam - 2025 - Novel |
 | RAPIJALI 1 MENCARI - PT. Bentang Pustaka - 2021 - Novel |
 | SENJA DI JAKARTA - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2025 - Novel |
 | MUSIM PANAS TERAKHIR - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2009 - Sastra,Novel |
 | PENGANTAR STATISTIKA I PANDUAN BAGI PENGAJAR DAN MAHASISWA - PT RajaGrafindo Persada - 2016 - Statistik Matematis |
| TRANSISI DESA AGRARIS : DEAGRARIANISASI DAN KETAHANAN AGRARIA DI PEDESAAN JAWA TENGAH - Institut Pertanian Bogor - 2019 - deagrarianisasi,desa agrarıs,ketahanan agraria,komunitas agra perubahan sosial |
| DINAMIKA PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN INFRASTRUKTUR SETELAH PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG TEGALLUAR DI DESA CIBIRU HILIR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - penggunaan lahan,infrastruktur,kereta cepat,Cibiru Hilir |
| PELAKSANAAN PROGRAM SERTIPIKASI TANAH LINTAS SEKTOR PERTANIAN (Studi Di Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung. Kabupaten Pandeglang. Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikasi tanah,program lintas sektor |
| IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI TATA RUANG (SITARU) DALAM PELAYANAN INFORMASI RENCANA TATA RUANG BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - SITARU,Rencana Tata Ruang,150 25010 |
| MAKNA AKSES REFORMA AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ESTUDI DI DESA ANDONG, KECAMATAN ANDONG, KABUPATEN BOYOLALI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penatam Akses,Makna ARA,Konstruksi Kesejahteraan |
| PROBLEMATIKA TANAH GOGOLAN DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (Studi Kasus di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Gogolan,Konverst,PTSL,Sertipikat Pengganti Karena hilang,Konsolidasi Ta |
| IMPLEMENTASI LAYANAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR PROVINSI BALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peralihan Hak Atas Tanah,Transformasi Digital,Layanan Elektronik,Kantor Pertanahan |
| PENYELESAIAN TANAH SISA PADA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BOGOR OUTER RING ROAD (BORR) SEKSI IIIB DI KELURAHAN KAYUMANIS, KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR JAWA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pengadaan tanah,tanah sisa,ganti kerugian,BORR Seksi IIIB,kepastian hukum,dampak sosial ekonomi |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KONSOLIDASI TANAH DI KAWASAN MOTANDOI SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - konsolidasi tanah,relokasi,permukiman kumuh,persepsi |
| RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI ARSIP PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Informasi,Arsip Pertanahan,PIECES Framework |
| REDISTRIBUSI TANAH DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS STUDI IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT DI DESA PEMATANG TUJUH KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 |
| TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI LAYANAN ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kantor Pertanahan,Kepuasan Masyarakat,Layanan Elektronik,Sertipikat Elektronik,Indeks Kepuasan Masyarakat |
| POTENSI DAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN TERHADAP KONDISI SOSIAL ΕΚΟΝΟΜΙ MASYARAKAT (Studi di Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang. Kabupaten Badung - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pembangunan Bendungan,Dampak Sosial,Dampak Ekonomi,Masyarakat Terkena,Masyarakat Terdampak,Perlindungan Sosial |
| EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DARI PELEPASAN SEBAGIAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN KARO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redistribusi Tanah,TORA,Kawasan Hutan,Kabupaten Karo |
| PENERAPAN KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kebijakan pertanahan,Warga Keturunan Tionghoa,diskriminasi,hak milik,Daerah Istimewa Yogyakart |
