PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: bali
KATA KUNCI: bali
 | POLITIK HUKUM PERTANAHAN INDONESIA - Kencana - 2021 - Kebijakan Pertanahan |
 | FIKSI MINI : PERJALANAN FOTO BERBICARA - Azkiya Publishing - 2023 - Fiksi Mini |
 | DASAR-DASAR ILMU HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - Sinar Grafika - 2018 - Administrasi Negara |
 | ETIKA PEMBANGUANAN - CAPS(Center for Academic Publishing Service) - 2013 - Social Problem & Social Service |
 | PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KOTA SEMARANG: PENERAPAN ASAS DALAM KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PENDAFTARAN TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pendaftaran tanah;Sengketa,Tanda batas |
 | EVALUASI PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA DI KAWASAN PESISIR: STUDI KEMITRAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DI DESA AMBULU, KECAMATAN LOSARI, KABUPATEN CIREBON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Penanganan Akses: Kemitraan Aset Penghidupan,Kerentanan Masyarakat Masyarakat Pesisir |
 | EFEKTIFITAS PENGGUNAAN APLIKASI SIAP UKUR DALAM MENGATASI TUNGGAKAN PERMOHONAN PENGUKURAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Penggunaan,Siap Ukur,Tunggakan |
 | TUMPANG TINDIH HAK ATAS TANAH ANTARA SALAM PRAWIRO SOEDARMO DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO (Studi di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro)" - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Sengketa,sertipikat tanah,tumpang tindih |
 | PROSPEK PEMANFAATAN PBT HASIL PENGUKURAN PTSL KELURAHAN LENGKAP UNTUK PENEGASAN BATAS ADMINISTRASI WILAYAH KELURAHAN (STUDI DI KELURAHAN PAKAL DAN BENOWO KECAMAYAN PAKAL KOTA MADYA SURABAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Batas Administrasi,Kelurahan Lengkap,PTSL |
| PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN KEPADA PIHAK YANG BERPIHAK DALAM PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN PUSAT KEBUDAYAAN BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pengadaan Tanah,Ganti kerugian,pihak yang berhak |
 | PERAN PULDATAN DALAM MENGAKSELERASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASISI PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL PM) DI KABUPATEN LAHAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Peran Puldatan,Kabupaten Lahat,Pendaftaran Tanah Sistematis |
 | PENATAAN PERKAMPUNGAN DI ATAS TANAH BERKAS HAK GUNA USAHA DI DESA MAIBO KECAMATAN AIMAS KABUPATEN SORONG PAPUA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Redistribusi tanah,sejarah kampung,penataan akses |
 | REKONTRUKSI BATAS BIDANG TANAH MENGGUNAKAN DATA PENGUKURAN METODE FPTPGRAMETRIS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - PTSL,Fotogrametri,peta foto |
 | PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PENGUASAAN PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DALAM MENGAKSELERASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - DIP4T,UUPA,PTSL |
 | KESIAPAN MENUJU PENDAFTARAN TANAH BERBASIS ELEKTRONIK DI INDONESIA - STPN - 2023 - Pendaftaran Digital |
 | EFEKTIFITAS PENDAFTARAN TANAH PROGRAM LINTAS SEKTOR UNTUK MENINGKATKAN MODAL USAHA UMKM DI KABUPATEN BLORA (STUDI DI DESA PALON, KECAMATAN JEPON, KABUPATEN BLORA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - program lintas sektor,UMKM,manfaat,efektivitas,pengaruh,modal |
 | KAJIAN IMPLEMENTASI PENATAAN ASET PADA TANAH TIMBUL DI KABUPATEN CILACAP 9STUDI DI DESA UJUNGGAGAK, KECAMATAN KAMPUNG LAUT, KABUPATEN CILACAP ) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Redistribusi Tanah,Tanah Timbul,Bidang Tanah terdafta |
 | PELAKSANAAN DAN PROBLEMATIKA DALAM INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI OBJEK PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYAKARTA BAWEN II DI KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pengadaan Tanah,Inventarisasi dan Identifikasi,Kendala |
 | DAMPAK PENERBITAN KEBIJAKAN LAHAN SAWAH YANG DI LINDUNGI TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN DAN PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - dampak,Lahan Sawah yang Dilindungi,Lahan Sawah Eksisting |
 | KAJIAN KELAYAKAN NILAI DANA KEROHIMAN SEBAGAI PENANGANAN DAMPAK SOSIAL TANAH MUSNAH PADA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALN TOL SEMARANG-DEMAK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Dana Kerohiman,Kelayakan,Tanah Musnah |
