PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: aturan
KATA KUNCI: aturan
 | UNDANG-UNDANG AGRARIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA - Pustaka Mahardika - 2025 - Hukum,Law |
 | IMPLEMENTASI PERATURAN PENDAFTARAN TANAH WARIS OLEH NOTARIS - PT Refika Aditama - 2022 - Hukum,Law |
 | PENGANTAR HUKUM ADAT - Pustaka Baru Press - 2025 - Hukum,Law |
 | HUKUM TATA NEGARA INDONESIA PEMIKIRAN DAN PRAKTIK KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN SEJARAH DAN NILAI-NILAI AUTENTIK BANGSA - Raja Wali Pers PT Raja Grafindo Persada - 2025 - Hukum,Law |
 | HUKUM AGRARIA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH EDISI REVISI - PT Refika Aditama - 2007 - Hukum Pertanahan,Sejarah Pertanahan |
 | 12 ATURAN HIDUP BAHAGIA - Brilliant Books - 2025 - Self Improvement |
 | PELAKSANAAN ALIH MEDIA DALAM TAHAPAN SURAT UKUR ELEKTRONIK MENJADI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATAEN BOGOR I - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Surat Ukur Elektronik,Implementasi,Kendala,Solu |
| KONSTRUKSI ANGGAPAN PELEPASAN HAK (Rechtsverwerking) DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM - Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta - 2019 - Anggapan Pelepasan Hak,revlitsverwerking Pendaft,Konstruksi,Kepastian Hukum |
| SISTEM KOMUNALISASI DAN DISTRIBUSI PEMANFAATAN TANAH PEKULEN (STUDI DI KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH - Fakultas Hukum UGM - 2021 - Hukum dalam masyarakat,the living law,komunalisasi tanah,distribusi tanah,tanah pekule |
| PENINGKATAN KUALITAS PRODUK PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR) - Departemen Teknik Geodesi Fakultas Tekni9k UGM - 2023 - Kualitas Layanan Pertanahan,Sistem Administrasi P,Evaluasi Kualitas Produk Pendaftaran Tanah,Data Elektronik Pendaftaran Tanah,Kerangka Kerja Peningkatan Kualitas Produk Pendaft |
| KESIAPAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI LAYANAN PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DEKANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,STOPE,Transfirman Digital,Kesiapan |
| KOMODIFIKASI TANAH ADAT ANALISIS TRANSFORMASI SISTEM TENURIAL TRADISIONAL DAN PRAKTIK BERADAT DI KAMPUNG ADAT KUTA, KABUPATEN CIAMIS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Komodifikasi,Tanah Adat,Sistem Tenurial Tradisional,Praktik Beradat,Kampung Adat Kuta |
| STUDI KASUS KEBERHASILAN PROYEK PENGADAAN TANAH BANDARA MOZES KILANGIN TIMIKA (STUDI KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Bandara Mozes Kilangin,Kepentingan Umum,Perpres 65 Tahun 2006,Studi Kasus,Keberhasilan Proyek,Kabupaten Mimika |
| RESPONSIBILITAS MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2024 DI DESA CIBUNGUR, KECAMATAN SUKARESMI, KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah,PTSL,Responsibilitas |
| UPAYA MEWUJUDKAN PENDAFTARAN TANAH KOTA LENGKAP DI KOTA TERNATE DITINJAU DARI ASPEK 5 M (MAN, MATERIAL, MACHINE, MONEY, METHOD) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kota Lengkap,Pendaftaran Tanah,Kualitas Data,SM,MArial Machine,Money,Method),SWOT,StrengthsWeaknesses,Opportunities,Threat |
| ANALISIS PROBLEMATIKA DAN SOLUSI KEGIATAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI DALAM TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL YOGYAKARTA BAWEN DI KABUPATEN SLEMAN (Studi di Kalurahan Margokaton, Kapanewon Scyegan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Jalan Tol,inventarisasi dan identifikasi,Margokaton,Sleman |
| OPTIMALISASI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM KAWASAN SEMPADAN PANTAL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Hak Pengelolaan,Pemerintah Kabupaten Pangandaran,Kendala,Pemanfaatan,Kewenangan |
| DAMPAK TIDAK TERKOORDINASINYA ADMINISTRASI TANAH TERINDIKASI TERLANTAR BAGI LAYANAN PEMECAHAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Terindikasi Terlantar,Inventaritasi,Pemecahan Hak Atax Tanah,HGB |
| PENSERTIPIKATAN TANAH KOMUNAL HASIL REDISTRIBUSI SEBAGAI SOLUSI PEMENUHAN HAK ATAS TANAH BAGI BEKAS ANGGOTA GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) (STUDI KASUS KABUPATEN ACEH BESAR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Tanah komunal,redistribusi tanah,pensertipikatan |
| PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI PERTANAHAN (STUDI DI KAPANEWON GAMPING, KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pelaksanaan,administrasi pertanahan,pemerintah kahirahan,problematika |
