PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: aturan
KATA KUNCI: aturan
 | IMPLEMENTASI FITUR ANTREAN ONLINE PADA APLIKASI SENTUH TANAHKU DALAM RANGKA PELAYANAN PERTANAHAN BERKUALITAS DI KANTOR PERTANAHN KABUPATEN SUKOHARJO - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - antrean online,Sentuh tanahku,pelayanan publik,implementasi kebijakan,SERVQUAL pelayanan pertana |
| ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBALIAN BATAS BIDANG TANAH: KESENJANGAN ANTARA REGULASI DAN PRAKTIK PADA KANTOR PERTANAHAN DI INDONESIA - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Implementasi Kebijakan,Pengembalian Batas Bidang,Kesenjangan Implementasi,Kebijakan Pertanahan,Pe |
| KAJIAN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2024 PADA PROSES PENYELESAIAN PENGADAAN TANAH KAS DESA UNTUK BENDUNGAN KARANGNONGKO DI KABUPATEN BOJONEGORO - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Implementasi Kebijakan,Permendagri Nomor 3 Tahun,Tanah Kas Desa,Pengadaan Tanah,Bendungan Karangn |
| POLA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH PEMUKIMAN DALAM KAWASAN HUTAN BERDASARKAN ANALISIS SPASIAL DI DESA DEAGA, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Penguasaan Tanah,Kawasan Hutan,Analisis Spesial,PPTPKH,Reforma Agraria,Desa Deaga |
| KOMPARASI PENGELOLAAN RISIKO ANTARA SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK DENGAN SERTIPIKAT TANAH ANALOG DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - sertipikat tanah elektronik,sertipikat tanah anal,pengelolaan risiko,manajemen risiko,Kantor Pertanahan Kabupaten TegalPermen ATR,BPN |
| PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PELAKSANAAN ALIH MEDIA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Alih Media,Sertipikat Elektronik,Problematika,Strategi,Kantor Pertanahan Kabupaten Pati |
| EFEKTIVITAS PROGRAM PERCEPATAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II ) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Collaborative Governance,Efektivitas Hukum,Implementasi Kebijakan,Percepatan Sertifikasi Tan |
| KAJIAN YURIDID TANAH TERINDIKASI TERLANTAR DI KOTA JAYAPURA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - hak ulayat,Kantor Pertanahan,penanganan tanah telantar,yuridis empins |
| IMPLEMENTASI LAYANAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANIAN KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Implementasi Kebijakan,Peralihan Hak,Layanan Ele |
| PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN PENETIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH (STUDI KASUS PADA HAK GUNA USAHA PT PEENDADA JAYA INDAH NO.8 ) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - tanah telantar,penertiban tanah,pendayagunaan ta,Hak Guna Usaha,Kabupaten Bireuen |
| PENYELESAIAN TANAH SISA PENGADAAN TANAH JALAN TOL JOGJA-BAWEN DI KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - tanah sisa,pengadaan tanah,ganti kerugian,Jalan Tol Jogja,Bawen,Pringsurat |
| MANAJEMEN RISIKO KUALITAS DATA KW 4,5,6 ; STUDI KASUS DI DESA SAPTORENGGO, KECAMATAN PAKIS, KABUPATEN MALANG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Kualitas Data Portasahan,Riziko Pertanahan,Manajernen Risiko |
| PROBLEMATIKA PENERTIBAN HAK PAKAI DI ATAS EKS HAK GUNA BANGUNAN DI KOTA SALATIGA )STUDI PERKARA :NO.75/PdT.G/2024/PN.Slt DAN NO. 4/G/2025/PTUN.SMG) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN-POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Hak Pakai,eks Hak Guna Bangunan,tanah negara bekas hak,ahli waris,ganti kerugian |
 | Geografi Sosial - Spring - 1997 - Geografi Sosial |
 | HUKUM AGRARIA INDONESIA Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah : Dilengkapi Apendiks Dalam Buku terpisah - Djambatan - 1996 - Hukum Agraria |
 | Hukum Agraria Indonesia - Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah - Djambatan - 2003 - Hukum Agraria Indonesia |
 | Buku Pegangan Praktisi Hukum (The Lawyer's Handbook) Buku I : Beracara Perdata di Peradilan Umum (Kompilasi Peraturan dan Perundangan) - PT. Citra Aditya Bakti - 1994 - Praktisi Hukum |
 | Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan - Liberty Yogyakarta - 1984 - Hukum,Tata Pemerintahan |
 | Sosiologi Hukum - Sinar Grafika - 2005 - Sosiologi,Hukum |
 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Menghitung Objek dan Cara Pengajuan Keberatan Pajak - PT. Elex Media Komputindo - 2003 - Pajak,Bea Perolehan Hak,BPHTB |
