MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA EDISI KEDUA

MANAJEMEN KOMPENSASI

UNDANG-UNDANG AGRARIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

RESPON MASYARAKAT PENERIMA GANTS PERSPENGADAAN TANAH SKALA KECIL DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA

KONFLIK PENGUASAAN ASET TANAH ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO) (Studi di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)

UNDANG-UNDANG AGRARIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

POTENSI PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG UNTUK MENGAKSESLERASI PTSL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK

UNDANG-UNDANG UMKM ( USAHA MIKRO, KECIL & MENGENGAH )

KUH PERDATA BURGELIJK WETBOEK KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Badan Pertanahan Nasional BPN

Undang-Undang Bapan Pertanahan Nasional BPN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Undang - Undang Guru dan Dosen

KANDUNGAN MAKANAN KHAS YOGYAKARTA

Perubahan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Dan Program Quick Service Di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH (Studi Di Unit Simpan Pinjam SWAMITRA KUD Sari Mulyo 1, Nanggulan, Kulon Progo)

Kerja Praktik Pengukuran Dan pemetaan Kadastral Di Kantor Pertanahan Kab/Kota Nganjuk

Strategi Pengendalian Tanah Adat Untuk Kesejahteraan Masyarakat Adat di Desa Penglipuran kabupaten Bangli

Sengketa Penguasaan Dan pemilikan Tanah Obyek Landerform Di kabupaten majalengka Provinsi Jawa Barat

PEMANFAATAN SUMBANGAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DALAM PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI

Kamus Hukum : Rangkuman Istilah-Istilah dan pengertian dalam hukum internasional, hukum perdata, hukum pidana, hukum Islam, hukum perburuhan, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum agraria, hukum pajak, hukum telematika, dan hukum lingkungan