PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: anisa
KATA KUNCI: anisa
 | PENGARUH PERAN SURVEYOR BERLISENSI TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Surveyor Berlisensi,Peran,Efektivitas Pelayanan,Pengukuran,Pemetaan,Kantor Pertanahan Kota Semarang |
| PENGARUH PERAN SURVEYOR BERLISENSI TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Surveyor Berlisensi,Peran,Efektivitas Pelayanan,Pengukuran,Pemetaan,Kantor Pertanahan Kota Semar |
| ANALISIS KERUANGAN DALAM PEMETAAN TINGKAT KERAWANAN BANJIR DI KECAMATAN TEBET,KOTA JAKARTA SELATAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Banjir,Kerawanan,Bencana,Penataan Ruang |
| DAYA DUKUNG LAHAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - daya dukung lahan permukiman,DDPm,daya dukung ketersediaan air,DDAtekanan keters,kawasan peruntukan industri,sistem informasi geog |
| SEBARAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN DI DISTRIK PRAFI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Alih fungsi lahan pertanian,non pertanian,Distrik Prafi,Manokwari |
| PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DARI SAWAH MENJADI NON PERTANIAN STUDI DI KELURAHAN BANYURADEN, KECAMATAN GAMPING, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026 - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Lahan sawah,non pertanian,perubahan ekonomi,Kalurahan Banyuraden |
| PENGARUH BUDAYA KERJA DAN KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP PERSEPSI IMPLEMENTASI NEW PUBLIC MANAGEMENT PADA BIROKRASI PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Birokrasi Pertanahan,Budaya Kerja,Kompetensi Pegawai,New Public Management |
| ANALISIS PERUBAHAN DAN PREDIKSI TUTUPAN LAHAN TAHUN 2018-2030 SERTA PERKEMBANGAN KAWASAN TERBANGUN DI KABUPATEN SRAGEN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Perubahan tutupan lahan,Prediksi tutuparn lahan,Lahan terbangun |
| PERSEPSI PEGAWAI TERHADAP TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - persepsi pegawal,transformasi digital,layanan pe,Technology Acceptance Model,efektivitas layanan |
| DAMPAK KONVERSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT (STUDI DI KECAMATAN DELANGGU, KABUPATEN KLATEN) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Konversi Lahan Pertanian,Perubahan Penggunaan Lah,Dampak Sosial Ekonomi,Strategi Penghidupan,Sustainable Livelihood Framework |
| ANALISIS MEKANISME PENGAMANAN DANA KONSUMEN PADA FASE PRA-PENDAFTARAN TANAH DALAM PRE-PROJECT SELLING HUNIAN VERTIKAL: STUDI KOMPARATIF SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN INDONESIA DAN NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - pre,project selling,registration gap,perlindungan preventif dana konsumen,trust accoun,caveat,off,the,plan; administrasi pertanahan |
| GERAKAN AGRARIA UNTUK KEDAULATAN RUANG DAN KEDAULATAN PEREMPUAN ATAS TANAH: STUDI PADA SOLIDARITAS PEREMPUAN KINASIH DI YOGYAKARTA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Kedaulatan Ruang dan Kedaulatan Perempuan Atas Tan,Gerakan Perempuan,Advokasi |
| PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BERBASIS WEBSITE SEBARAN POLA KEPEMILIKAN TANAH OBJEK WISATA DI KOTA YOGYAKARTA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - WebGIS,Sistem Informasi Geografis,objek wisata,kepemilikan tanah,Kota Yogyakarta |
| SEGREGASI SEBAGAI WUJUD GAGALNYA IMPLEMENTASI KEADILAN SPASIAL (STUDI KASUS DI PERUMAHAN THE ROYAL RESIDENCE DAN SEKITAR JALAN SWADAYA POS, JAKARTA TIMUR) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - keadilan spasial,segregasi,produksi ruang,kelas sosial,perumahan berpagar |
| DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PASCA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK PANAS BUMI DI KECAMATAN GOLEWA, KABUPATEN NGADA, NUSA TENGGARA TIMUR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pengadaan Tanah,Dampak Sosial,Dampak Ekonomi,panas bumi,Social Impact Assessment,keadilan distributif,deagrarianisasi,mitigasi,Pengadaan tanah untuk pembangunan Proyek Panas Bum |
| OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH WAKAF PRODUKTIF PADA SEKTOR PERTANIAN DAN NON-PERTANIAN (Studi di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Tanah Wakaf Produktif,Model Pengelolaan,Sektor Pertanian,Sektor Non,Pertanian,Penerima Manfaat |
| IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Zona Integritas,Wilayah Bebas dari Korupsi,Reformasi Birokrasi,Implementasi Kebijakan,Pelayanan Publik |
| ASPEK YURIDIS DAN ADMINISTRATIF PADA MASTERPLAN KALURAHAN (Studi di Kalurahan Pucung, Kepanewon Girisabo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - masterplan kalurahan,aspek yuridis,aspek adminis,perencanaan pembangunan,pemerintahan kalurahan |
| IMPLEMENTASI PELAYANAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK DAN ROYA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - HT,el,Roya,el,pelayanan pertanahan elektronik,kepastian hukum,Kantor Pertanahan Kabupaten Bantu |
| IMPLEMENTASL PROGRAM PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA MELALUI PENGUATAN KAPASITAS UMKM UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI LOKA (Stadi di Kelurahan Sorosutan Kapunewon Umbulharjo Kota Yogyakarta) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - akses reforma agraria,ekonomi lokal,pemberdayaan masyarakat,UMKM |
