PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: analitis
KATA KUNCI: analitis
 | KEBIJAKAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KETERSEDIAAN LAHAN PANGAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - access reform,ketersediaan lahan pangan,pemanfaatan lahan,redistribusi tanah,TORA |
| PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN DALAM PROSES RELOKASI MASYARAKAT TERDAMPAK BANJIR BANDANG DI KELURAHAN RUA, KECAMATAN PULAU TERNATE, KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Relokasi,Permasalahan Pertanahan,Kepastian Hukum,Penanggulangan Bencana |
| UPAYA & STRATEGI MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA RAENALULU DALAM MELEPASKAN TANAH ULAYAT DARI KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN SABU RAIJUA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - masyarakat hukum adat,tanah ulayat,kawasan hutan,pelepasan kawasan hutan,partisipasi Arnstein,keadilan distributif Rawis |
| DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PASCA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK PANAS BUMI DI KECAMATAN GOLEWA, KABUPATEN NGADA, NUSA TENGGARA TIMUR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pengadaan Tanah,Dampak Sosial,Dampak Ekonomi,panas bumi,Social Impact Assessment,keadilan distributif,deagrarianisasi,mitigasi,Pengadaan tanah untuk pembangunan Proyek Panas Bum |
| ANALISIS PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PEMBANGUNAN REAL ESTATE DI KAWASAN RAWAN LONGSOR KELURAHAN PECALUKAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Real Estate,pengendalian pemanfaatan rang,PKKPR,Lawasan rawan longsor,perizinan berbaus rasika |
| SERTIPIKASI TANAH ADAT PERORANGAN (STUDI KASUS DESA RAENALULU KECAMATAN SABU BARAT KABUPATEN SABU RAIJUA) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Tanah Adat,Ketua Adat,Palmon,Sertipilasi Tarah,Desa Raenalulu |
| STRATEGI ADAPTASI PETANI PENGGARAP PASCAPENGADAAN TANAH DI DESA PAKUNDEN, KECAMATAN NGLUWAR, KABUPATEN MAGELANG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - pengadaan tanah,petani penggarap,strategi adaptasi,penghidupan |
| REAKSI NETIZEN DE MEDIA SOSIAL MENGENAI DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Regulasi,netizen,media sosial,opini publik,reforma agraria |
| PELAKSANAAN DAN PROBLEMATIKA LAYANAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGETAN) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Sertipikat Elektronik,Hak Tanggungan Elektronik,Roya Elektronik,Kantor Pertanahan,PPAT |
| SUSTAINABLE LIVELIHOOD FRAMEWORK DALAM ANALISIS PROGRAM PENDAMPINGAN USAHA AKSES REFORMA AGRARIA DI DESA MUARA BURNAI II, KECAMATAN LEMPUING JAYA, KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Penataan Akses Reforma Agraria,Pendampingan Usaha,Sustainable Livelihood Framework,SLFModal Peng |
 | Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis - PT. Gramedia - 1986 - Keuangan |
 | SOSIOLOGI HUKUM - Pustaka Baru Press - 2025 - Sosiologi Hukum |
| EFEKTIVITAS PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Efektivitas,ertipikat elektronik,kasus pertanaha,kepastian hukum,digitalisustATR,BPN |
| PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH KABUPATEN LENGKAP (PTKL) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Program Pendaftaran Tanah Kabupaten Lengkap,sengketa tanah,Kabupaten Bekasi,pendaftaran tana,kualitas data spatial |
| PENERAPAN KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kebijakan pertanahan,Warga Keturunan Tionghoa,diskriminasi,hak milik,Daerah Istimewa Yogyakart |
| PELAKSANAAN ALIH MEDIA SURAT UKUR PADA LAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Modernisasi Layanan Pertanakan,Alih Media,Surat Ukur,Strategi |
| ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - framing media,kebijakan hak atas tanah,IKN,agenda setting,ekonomi politik media,respon |
| BUKU PEGANGAN STUDI AGRARIA KRITIS - STPN Press - 2022 - Ilmu Agraria |
 | MOZAIK RUPA AGRARIA : DARI EKOLOGI POLITIK HINGGA RUANG - STPN Press - 2023 - Persoalan dan Penyelesaian Agraria |
 | LEMENTASI PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN BERDASARKAN PERMEN ATR/KBPN NOMOR 12 TAHUN 2021 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pertimbangan teknis pertanahan,KKPR,penataan ruang |
