BIDANG TANAH KLUSTER 33 PASCA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL): ANALISIS PENYEBAR, DAMPAK DAN SOLUSI DI KABUPATEN PURBALINGGA (STUDI DI DESA KARANGNANGKA KECAMATAN BUKATEJA)

GERAKAN AGRARIA UNTUK KEDAULATAN RUANG DAN KEDAULATAN PEREMPUAN ATAS TANAH: STUDI PADA SOLIDARITAS PEREMPUAN KINASIH DI YOGYAKARTA

PERAN BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL KEMENTERIAN ATR/BPN DALAM MEMITIGASI ISU NEGATIF MELALUI MEDIA SOSIAL

DINAMIKA TATA KUASA DAN TATA KELOLA TANAH TOA (TANAH PUSAKA) MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG PASCA MASUKNYA HAK GUNA USAHA PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA

NOTARIS DAN PPAT DI INDONESIA APLIKASI TEORI DAN PRAKTIK DALAM PEMBUATAN AKTA

MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI SUBJEK HUKUM: KECAKAPAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK

MEMBONGKAR KEKERASAN SEKSUAL DI PENDIDIKAN TINGGI: PEMIKIRAN AWAL

PLURALISME HUKUM SEBUAH PENDEKATAN INTERDISIPLIN

FUNGSI KONSERVASI DI DALAM HUTAN ADAT

Negara Agraris Ingkari Agraria - Pembangunan Desa dan Kemiskinan di Indonesia

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTANAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGADAAN TANAH

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI, INTRUKSI MENTERI DAN SURAT EDARAN )

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTANAHAN YANG BERKAITAN DENGAN ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH"

PERAN LEMBAGA DALAM ADVOKASI HUTAN ADAT

MENINJAU ULANG PENGATURAN HAK ADAT

HUKUM LINGKUNGAN DAN KEBIJAKAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR

Himpuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Pertanian

Pembaharuan Desa Secara Partisipatif

Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management) Abad 21

Perlindungan Hak Dunia Ketiga Atas Sumber daya alam