PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
Subjek: per
Subjek: per
 | HUKUM ACARA PERDATA (DI LENGKAPI CONTOH SURAT KUASA, GUGATAN, REPLIK DAN DUPLIK) - PUSTAKABARUPRESS - 2023 - Hukum Acara perdata,Beracara |
 | HUKUM AGRARIA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH EDISI REVISI - PT Refika Aditama - 2007 - Hukum Pertanahan,Sejarah Pertanahan |
 | MODERNISASI PEERTANIAN DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DI TIONGKOK - PT Pustaka Obor Indonesia - 2023 - Ekonomi,Pertanian |
 | TRANSISI DESA AGRARIS : DEAGRARIANISASI DAN KETAHANAN AGRARIA DI PEDESAAN JAWA TENGAH - Institut Pertanian Bogor - 2019 - deagrarianisasi,desa agrarıs,ketahanan agraria,komunitas agra perubahan sosial |
| PENINGKATAN KUALITAS PRODUK PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR) - Departemen Teknik Geodesi Fakultas Tekni9k UGM - 2023 - Kualitas Layanan Pertanahan,Sistem Administrasi P,Evaluasi Kualitas Produk Pendaftaran Tanah,Data Elektronik Pendaftaran Tanah,Kerangka Kerja Peningkatan Kualitas Produk Pendaft |
| STRATEGI PERCEPATAN ALIH MEDIA SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Transformasi Digital,Pelayanan Pertanahan,Seripikat Elektronik,Alth Media |
| STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikut Elektronik,Digitalisasi Pertanahan,Strategi,SWOT 5M,Kantor Pertanahan Buleleng |
| ANALISIS KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH KASULTANAN YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sultan Ground,HGB,Kebijakan Perizinan,Kepastian Hukum,Tata Kelola Pemerintahan yang Bai |
| STUDI KASUS KEBERHASILAN PROYEK PENGADAAN TANAH BANDARA MOZES KILANGIN TIMIKA (STUDI KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Bandara Mozes Kilangin,Kepentingan Umum,Perpres 65 Tahun 2006,Studi Kasus,Keberhasilan Proyek,Kabupaten Mimika |
| STRATEGI PELAKSANAAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Strategi,Sertipikat Elektronik,Kantor Pertanahan,Kediri |
| EFEKTIVITAS PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Efektivitas,ertipikat elektronik,kasus pertanaha,kepastian hukum,digitalisustATR,BPN |
| PENYELESAIAN PERMASALAHAN SERTIPIKASI ASET PT KAI (PERSERO) YANG DIMANFAATKAN UNTUK INFRASTRUKTUR PUBLIK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Sertipikasi AsetPT KAI,Persero,Infrastruktur |
| PENGARUH LAHAN PERTANIAN TERHADAP PRODUKSI PANGAN DAN KEMAMPUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN PENDUDUK (Studi di Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Lahan Pertanian,Produksi Pangan,Alih Fungsi Laha |
| STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sengketa Pertanahan,Mediasi,Strategi,Kantor Pertanahan,SWOT GAP Analysis |
| PROBLEMATIKA DAN UPAYA PENYELESAIAN IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Implementasi,Sertipikat Elektronik,Permasalahan |
| PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI PERTANAHAN (STUDI DI KAPANEWON GAMPING, KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pelaksanaan,administrasi pertanahan,pemerintah kahirahan,problematika |
| DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL PASCA PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH (Studi Kasus di Kampung Harmoni Semanggi, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peremajaan Permukiman Kumuh,Dampak Ekonomi,Dampak Sosial,Peremajaan |
| PERAN TUGAS REFORMA AGRARIA DALAM PENGUATAN SKEMA LEGALISASI ASET PERMUKIMAN DI ATAS AIR (STUDI DI KAMPUNG BULANG KOTA TANJUNGPINANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Gugus Tugas Reforma Agraria,Legalisasi Aset,Perm |
| DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN DI KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih Fungsi Lahan,Lahan Pertanian,Citra Sentinel |
| PROBLEMATIKA PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Pengganti,Pendaftaran Tanah,Kepastian Hukum,Elektronik,Kantor Pertanahan |
