PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
Subjek: pemerintah
Subjek: pemerintah
 | STRATEGI PENYELESAIAN SERTIPIKASI ASET TANAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Sertipikasi aset,tanah pemerintah,Kabupaten bire,koordinasi,sertipikat elektronik |
| INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS DIGITAL STUDI DESKRIPTIF EFEKTIVITAS BAGI PELAYANAN PUBLIK DI KALURAHAN PUCUNG, KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Tata Kelola Pemerintahan,Inovasi Digital,Sistem Informasi Desa,SIDSIRAMAH,Pelayanan Pu |
| SINERGIANTARA MASYARAKAT DAN KANTOR PERTANAHAN DALAM KEBERHASILAN PELAKSANAAN PISE 2025 DI DESA MUNDING, KECAMATAN BERGAS, KABUPATEN SEMARANG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - SinergiPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,PTS,Kepastian Hukum,Partisipasi Masyarakat,Tata Kelola Pemerintahan |
| PERAN BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL KEMENTERIAN ATR/BPN DALAM MEMITIGASI ISU NEGATIF MELALUI MEDIA SOSIAL - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Hubungan Masyarakat Digital,Manajemen Krisis,Image Restoration Theory,Model PESO,Citra Pemerintah |
| ASPEK YURIDIS DAN ADMINISTRATIF PADA MASTERPLAN KALURAHAN (Studi di Kalurahan Pucung, Kepanewon Girisabo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - masterplan kalurahan,aspek yuridis,aspek adminis,perencanaan pembangunan,pemerintahan kalurahan |
| ANALISIS YURIDIS SERTIPIKAT TANAH YANG TERBIT DARI DILANGGARNYA ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Studi Kasus Putusan PTUN Surabaya NO.240/G/2022/PTUN.SBY - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Asas,Asas Umum Pemerintahan yang Baik,Badan Pertanahan Nasional,Sertipikat Tanah,Kepastian Hukum,Sengketa Pertanahan |
| PENYELESAIAN SENGKETA PEMANFAATAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA OLEH PIHAK LAIN (STUDI KASUS SDN GAMBIRAN) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Tanah aset pemerintah,pendudukan oleh warga,pengembalian batas,penaataan kawasan |
| PERAN STRATEGI KOMUNIKASI DIGITAL DALAM PENGELOLAAN ISU-ISU NEGATIF PADA MEDIA SOSIAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - strategi komunikasi digital,pengelolaan isu negat,media sosial,humas pemerintah,kantor pertanahan,STRAKOM ATR,BPNmanajemen isu |
| ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PERCEPATAN SERTIPIKASI ASET PEMERINTAH DAERAH DI LAMPUNG UTARA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - sertipikasi aset,aset pemerintah daerah,collaborative governance,PTSL |
| PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (STUDI DI KALURAHAN PUCUNG, KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pemberdayaan Perempuan,Pemerintah kalurahan,kelembagaan sosial |
| PERAN GANDA PEGAWAI YANG MERANGKAP SEBAGAI TIM HUMAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Peran ganda pegawai,Kemampuan adaptif,Kehumasan instansi pemerintah |
| REDISTRIBUSI TANAH DI KABUPATEN LINGGA (STUDI KASUS DI DESA TELUK, DESA BELUNGKUR, KECAMATAN LINGGA TIMUR, DAN DESA NEREKEH, KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Redistribusi Tanah,Pandangan Masyarakat,Penolakan Pemerintah Desa,Faktor Keberhasilan,dan Kegagalan,Reforma Agraria |
 | Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan - Liberty Yogyakarta - 1984 - Hukum,Tata Pemerintahan |
 | Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia - Asal Usul dan Perkembangannya - PT. Citra Aditya Bakti - 1994 - Pemerintahan,Peradilan |
 | Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa - Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan) - PT. Raja Grafindo Persada - 1993 - Administrasi Desa,Pemerintahan Desa |
 | Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa - Ghalia Indonesia - 1986 - Tata Pemerintahan Desa |
| ANALISIS KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH KASULTANAN YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sultan Ground,HGB,Kebijakan Perizinan,Kepastian Hukum,Tata Kelola Pemerintahan yang Bai |
| OPTIMALISASI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM KAWASAN SEMPADAN PANTAL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Hak Pengelolaan,Pemerintah Kabupaten Pangandaran,Kendala,Pemanfaatan,Kewenangan |
| PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI PERTANAHAN (STUDI DI KAPANEWON GAMPING, KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pelaksanaan,administrasi pertanahan,pemerintah kahirahan,problematika |
| PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi,Sertipikat Elektronik,Tanah Aset Pemerintah |
