PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
 | "EFEKTIVITAS PKKPR SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
(Analisis Pelaksanaan di Taman Bahari Majapahit Kota Mojokerto)" - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Implementasi Kebijakan,Efektivitas,PKKPR,Pengendalian Pemanfaatan Ruang |
| IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Zona Integritas,Wilayah Bebas dari Korupsi,Reformasi Birokrasi,Implementasi Kebijakan,Pelayanan Publik |
| POTENSI YANG TIMBUL TERHADAP MATA PENCAHARIAN PIHAK YANG BERRAK AKIBAT PENGADAAN TANAH JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG PADA LAHAN PERTANIAN KERING (Studi di Desa Tambibendo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - implementasi kebijakan,sertifikat elektronik,pel,transformasi digital,George C,Edward III |
| EVALUASLIMPLEMENTASI PROGRAMPENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSLIDIKANTOR PERTANARAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Evaluasi,Implementasi Kebijakan,PTSL,Kantor Pertanahan,Kabupaten Blora |
| DIPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGATURAN PROPORSI DAN PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2024 (STUDI KASUS: KALURAHAN MARGOKATON, KAPANEWON SEYEGAN) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Implementasi Kebijakan,Tanah Kalurahan,Proporsi,Pemanfaatan Tanah,Peraturan Gubernur DIY Nomor 24,Edward III,Kalurahan Margokaton |
| IMPLEMENTASI FITUR ANTREAN ONLINE PADA APLIKASI SENTUH TANAHKU DALAM RANGKA PELAYANAN PERTANAHAN BERKUALITAS DI KANTOR PERTANAHN KABUPATEN SUKOHARJO - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - antrean online,Sentuh tanahku,pelayanan publik,implementasi kebijakan,SERVQUAL pelayanan pertana |
| ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBALIAN BATAS BIDANG TANAH: KESENJANGAN ANTARA REGULASI DAN PRAKTIK PADA KANTOR PERTANAHAN DI INDONESIA - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Implementasi Kebijakan,Pengembalian Batas Bidang,Kesenjangan Implementasi,Kebijakan Pertanahan,Pe |
| KAJIAN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2024 PADA PROSES PENYELESAIAN PENGADAAN TANAH KAS DESA UNTUK BENDUNGAN KARANGNONGKO DI KABUPATEN BOJONEGORO - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Implementasi Kebijakan,Permendagri Nomor 3 Tahun,Tanah Kas Desa,Pengadaan Tanah,Bendungan Karangn |
| IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA PEMBANGUNAN FASILITAS PARIWISATA (STUDI DI GREEN FLOW VILLAS, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pelanggaran Rencana Tata Ruang,Pengendalian Peman,Implementasi Kebijakan,RDTR Kecamatan Ubud,Green |
| EFEKTIVITAS PROGRAM PERCEPATAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II ) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Collaborative Governance,Efektivitas Hukum,Implementasi Kebijakan,Percepatan Sertifikasi Tan |
| IMPLEMENTASI LAYANAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANIAN KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Implementasi Kebijakan,Peralihan Hak,Layanan Ele |
| ANALISIS KEBLJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA WIYONO KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN STUDI KASUS TAHUN 2018 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi kebijakan,Pendaftaran Tanah Sistemat,Anomali,dan Analisis SWOT,Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebija |
| IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,PISL,Implementasi Kebijakan,Pertanahan |
| IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi Kebijakan,Sertipikat Elektronik,Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik |
 | PREDIKSI PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 2038 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN UPAYA PENGENDALIANNYA DI PINGGIRAN KOTA YOGYAKARTA( STUDI DI KAPANEWON SEWON, KABUPATEN BANTUL) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penggunaan Lahan,Faktor yang Memengaruhi,Upaya Pengendalian,Implementasi Kebijakan |
| MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA PROGRAM KELURAHAN LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Implementasi Kebijakan,Kinerja kebijakan,Manajemen SDM |
 | Respon Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Pemberian Hak milik Atas Tanah bekas Hak GOGOLAN TIDAK TETAP ( Studi Di desa Kalipecabean Kecamatan Candi kabupaten Sidoarjp provinsi Jawa Timur) - STPN - 2017 - Implementasi kebijakan,Respon masyarakat,Hak GOGOL |
 | Majalah Ilmiah Tri Wulan STPN Widya Bumi Pembagian Kewenangan Pusat, Propinsi Dan Daerah Di Bidang Pertanahan - BPN STPN - 2003 - Implementasi Kebijakan |
 | Implementasi Kebijakan Pertanahan Tentang Sertifikasi Massal Swadaya di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang - Universitas Diponegoro - 2005 - Implementasi Kebijakan |
 | Implementasi Kebijakan Pelayanan Sertipikat massal Swadaya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro - Universitas 17 Agustus - 2008 - Implementasi Kebijakan |
