PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
 | PENYELESAIAN PERKARA KEPEMILIKAN TANAH BERDASARKAN GIRIK DENGAN SERTIPIKAT HGB DI KELURAHAN CIPAYUNG, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA JAKARTA TIMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 283/G/2024/PTUN.JKT) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Girik,Sertipikat Hak Guna Bangunan,Perkara Pertanahan |
| ANALISIS YURIDIS TUMPANG TINDIR TANAH MILIK ADAT DAN HGB PADA PENGADAAN TANAH PROYEK BENDUNGAN CIBEET (Studi Kasus di Desa Cariu dan Desa Kutamekar, Kabupaten Bogor) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - bendungan cibeet,hak guna bangunan,pengadaan tan,tanah adat,tumpang tindih |
| PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN (HGB) DI ATAS SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) DI DESA CITERAS KECAMATAN RANGKAS BITUNG KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - tumpang tindih sertipikat,Hak Guna Bangunan,Hak Milik,sengketa pertanahan,kepastian hukum |
| ANALISIS HUKUM ATAS TUNTUTAN PEMERINTAH DESA TERHADAP ASET TANAH PT PERKEBUNAN NUSANTARA I REGIONAL 5 (Studi Kasus Tanah Eks Pabrik Gula Djatie Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - tanah telantar,Hak Guna Bangunan,Metodologi Refleksi Integral 4 Pilar kekayaan nega,Hak Pengelolaan,penyelesaian sengketa pertanahan |
| PROBLEMATIKA PENERTIBAN HAK PAKAI DI ATAS EKS HAK GUNA BANGUNAN DI KOTA SALATIGA )STUDI PERKARA :NO.75/PdT.G/2024/PN.Slt DAN NO. 4/G/2025/PTUN.SMG) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN-POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Hak Pakai,eks Hak Guna Bangunan,tanah negara bekas hak,ahli waris,ganti kerugian |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENERTIBAN TANAH TELANTAR
(Studi Kasus Hak Guna Bangunan PT Tanah Mas Duaja di Kecamatan Tembalang. Kota Semarang, Jawa Tengah) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar,Hak Guna Bangunan,Pelaksanaan |
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN BATAS MAKSIMUM PENGUASAAN PULAU OLEH PIHAK ASING DI PULAU-PULAU KECIL.
(STUDI DI PULAU GILI NANGGU, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Pulau,Batas Maksimum,Pulau,Pulau Kecil,Pihak Asing,Hak Guna Bangunan |
 | PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Sertipikat Hak Guna Bangunan,Tumpang Tindih,Pengadilan Tata Usaha Negara |
 | ANALISIS PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN SEBELUM DI TERBITKAN HAK PENGELOLAAN DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Hak Guna Bangunan,Hak Primer dan Sekunder,Hak Pengelolaan |
 | Problematika Sertipikat Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung(Studi Putusan Perdata Nomor 25/PDT.G/2015/PN.TMG) - STPN - 2017 - Hak Pengelolaan,Perlindungan Hukum,Hak Guna Bangunan |
 | IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2016 TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SEMARANG - STPN - 2017 - Hak Guna Bangunan,Implementasi,Penataan,relokasi,Pedagang Kaki Lima |
 | SEGREGASI KEPENTINGAN BERBASIS TANAH DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN MAMUJU - STPN - 2017 - Hak Milik,Hak Guna Bangunan,segregasi |
| PENGELOLAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN DAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG - STPN - 2008 - Hak Guna Bangunan |
