PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
 | PROSES PEMBATALAN SERTIΡΙΚΑΤ ΤΑΝΑΗ KARENA ADANYA CACAT ADMINISTRASI DALAM PENERBITANYA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara Nomor 556/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - pembatalan sertipikat,cacat administrasi,hak ata,sengketa pertanahan,kepastian hukum |
| ANALISIS YURIDIS PENERTIBAN SERTIPIKAT GANDA (STUDI PUTUSAN PTUN NOMOR 88/G/2024/PTUN.SMG) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Sertipikat Ganda,Pendaftaran Tanah,PTUN,PTSLPembatalan Hak Atas Tanah |
| ANALISIS KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERADA DALAM KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN JAYAPURA (Studi Kasus Kecamatan Kemtuk Gresi) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - kepastian hukum,hak atas tanah:,masyarakat hukum adat kawasan hutan,hak ulayat |
| PELAKSANAAN LAYANAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH SECARA ELEKTRONIK (LAHAN EKONIK) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Peralihan hak atas tanah,layanan elektronik,LAHAN EKONIK |
| ANALISIS KESESUAIAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH HASIL REKLAMASI TRADISIONAL SUKU BAJO DI PULAU BUNGIN (Studi Kasus Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - reklamasi tradisional,hak atas tanah,Suku Bajo,Pulau Bungin,tata ruang wilayah pesisir,kesesuai |
| DINAMIKA PELAKSANAAN ALIH MEDIA PADA LAYANAN PERALIHAN HAK ARAS TANAH SECARA ELEKTRONIL DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Alih Media,Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik,Transformasi Digital,Layanan Pertanahan |
| OPTIMALISASI MANAJEMEN MUTU BERBASIS JURAN TRILOGY DALAM PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERTANAHAN (STUDI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - manajemen mutu,Juran Trilogy pelayanan publik,pelayanan pertanahan,peralihan hak atas tanah |
| ANALISIS TINDAKAN ADMINISTRATIF KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) NON-PRIBUMI (STUDI KASUS TINDAK LANJUT PUTUSAN NOMOR 136/PDT.G/2023/PN YOGYAKARTA JUNCTO 86/PDT/2014/PT YOGYAKARTA) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - tindakan administratif,peralihan hak atas tanah,WNI non,pribumi,pelayanan pertanahan,Daerah Isti |
| DAMPAK TIDAK TERKOORDINASINYA ADMINISTRASI TANAH TERINDIKASI TERLANTAR BAGI LAYANAN PEMECAHAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Terindikasi Terlantar,Inventaritasi,Pemecahan Hak Atax Tanah,HGB |
| IMPLEMENTASI LAYANAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR PROVINSI BALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peralihan Hak Atas Tanah,Transformasi Digital,Layanan Elektronik,Kantor Pertanahan |
| PEMANFAATAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH UNTUK PENGEMBANGAN PENGELOLAAN GABAH (STUDI DI DESA GEBANGSARI, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pertanian,sertipikat hak atas tanah,pengelolaan,pemberdayaan petani,akses modal |
| IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi Kebijakan,Sertipikat Elektronik,Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik |
| EVALUASI TERHADAP MONITORING BERKAS DALAM PROSES ALIH MEDIA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ELEKTRONIK MENGGUNAKAN APLIKASI SIAMEL (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Monitoring Berkas,Alih Media,Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik |
| ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - framing media,kebijakan hak atas tanah,IKN,agenda setting,ekonomi politik media,respon |
| SISTEM TENURIAL MASYARAKAT FLORES TIMUR MEMBANDINGKAN KONSTRUKSI BUDAYA SUKU GORAN TOKAN DAN SUKULAMA YOKAN DALAM MEMPERSEPSIKAN SERTIPIKAT DAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Tenurial,Sertipikat Hak Atas Tanah,Konstruksi Budaya,Masyarakat Adat,Flores Timur |
| ANALISIS KEBIJAKAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA BANJIR BANDANG DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kebijakan Hak Atas Tanah,Banjir Bandang,Tata Ruang Wilayah,Relokasi,Kelurahan Rua,Kota |
| PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 29/6/2017/PTUN-PTK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBURAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pencabutan Sertipikat Hak Atas Tanah,Putusan Peng,Penyelesaian Perkara,Sengketa Tanah Indonesia |
 | Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah - Kencana Prenada Media Group - 2011 - Hak Atas Tanah,Pendaftaran Tanah |
 | PERCEPATAN REFORMA AGRARIA DALAM PENDAFTARAN TANAH TRANSMIGRASI GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN TERHADAP HAK ATAS TANAH TRANSMIGRAN - 2024 - Tanah Transmigrasi,Hak Atas Tanah,Percepatan Ref |
 | Peranan Komparisi Akta Pejabat Pembuat AkTan Tanah Terhadap Kepastian Subyek Hak Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah - Prodiksus PPAT STPN - 2017 - Hak Atas Tanah |
