PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
Subjek: adil
Subjek: adil
 | PRINSIP KEADILAN SOSIAL DALAM KONSOLIDASI TANAH (Studi Kasus: Konsolidası Tanah Di Kelurahan Petobo Kota Palu) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Konsolidasi Tanah,konflik pertanahan,keadilan so,kepastian hukum,Hunian Tetap |
| SEGREGASI SEBAGAI WUJUD GAGALNYA IMPLEMENTASI KEADILAN SPASIAL (STUDI KASUS DI PERUMAHAN THE ROYAL RESIDENCE DAN SEKITAR JALAN SWADAYA POS, JAKARTA TIMUR) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - keadilan spasial,segregasi,produksi ruang,kelas sosial,perumahan berpagar |
| UPAYA & STRATEGI MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA RAENALULU DALAM MELEPASKAN TANAH ULAYAT DARI KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN SABU RAIJUA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - masyarakat hukum adat,tanah ulayat,kawasan hutan,pelepasan kawasan hutan,partisipasi Arnstein,keadilan distributif Rawis |
| DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PASCA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK PANAS BUMI DI KECAMATAN GOLEWA, KABUPATEN NGADA, NUSA TENGGARA TIMUR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pengadaan Tanah,Dampak Sosial,Dampak Ekonomi,panas bumi,Social Impact Assessment,keadilan distributif,deagrarianisasi,mitigasi,Pengadaan tanah untuk pembangunan Proyek Panas Bum |
| HASIL MEDIASI PERTANAHAN SEJAK BERLAKUNYA PASAL 44 AYAT (5) PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN Studi Kasus: Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - mediasi pertanahan,hasil mediati,Pengadilan Negeri,kepastian hukum |
| ANALISIS PELAKSANAAN PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasos: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 46/G/2023/PTUN.BDG Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 303/B/2023/PT.TUN.JKT) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pembatalan Sertifikat,Sengketa Tarah,Sertifikat Pengganti,Pengadilan Tata Usaha Negara,Cacat Yuridis |
| PENYELESAIAN SENGKETA NILAI GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL SIBANCEH DI KABUPATEN ACEH BESAR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - sengketa nilai ganti rugi,pengadaan tanah,Jalan Tol SIBANCEH,konsinyasi,keadilan hukum |
| RESPONS MASYARAKAT PENERIMA GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO YOGYAKARTANYIA KULON PROGO - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - respons masyarakat,ganti rugi,pengadaan tanah,jalan tol,keadilan distributif |
| EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DI KOTA YOGYAKARTA - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Mediasi Elektronik,Sengketa Pertanahan,Efektivit,Pengadilan Negeri Yogyakarta,Kantor Pertanahan |
| ANALISIS DAMPAK SOSIAL-EKONOMI DALAM PENGADAAN TANAH (Studi Kasus: Pusat Kebudayaan Bali, Kabupaten Klungkung) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Persepsi Keadilan; Kelayakan Ganti Kerugian:,Dampak Sosial,Ekonomi: Fengadaan Tanah: Eks Galia |
 | Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia - Asal Usul dan Perkembangannya - PT. Citra Aditya Bakti - 1994 - Pemerintahan,Peradilan |
 | Praperadilan dan Penggabungan Perkara gugatan ganti kerugian dalam kuhap - CV. Mandar Maju - 2003 - KUHAP,Praperadilan |
 | HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA - STPN Press - 2022 - Hukum Acara Peradilan Indonesia |
| DINAMIKA REDISTRIBU51 TANAH PELEPASAN KAWASAN HUTAN PADA MASYARAKAT PENGUNGSI EKS TRANSMIGRAN TIMOR TIMUR DI DESA SUMBERKLAMPOK KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redistribusi Tanah,Pengungsi Timor Timur Keadilan |
 | KEADILAN AGRARIA & PENATAAN RUANG SEBAGAI BASIS INTEGRASI BANGSA - STPN Press - 2020 - Keadilan Agraria,Basis Integrasi Bangsa,penataan R |
 | ANALISIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PTUN NO. 53/G/2020/PTUN.SBY) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pembatalan hak atas tanah,putusan pengadilan,penanganan kasus |
 | TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 166/B/2022/PT.PTUN.JKT.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Pembatalan,Pengadilan Negeri,Pengadilan TUN |
 | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 149/PID.B/2023/PN.SKT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - putusan pengadilan,perlindungan hukum,kepastian |
 | PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Sertipikat Hak Guna Bangunan,Tumpang Tindih,Pengadilan Tata Usaha Negara |
 | ANALISIS PENENTUAN NIALI PASAR, NILAI LIKUIDASI DAN NILAI LIMIT YANG BERKEADILAN DALAM LELANG PADA OBJEK PENILAIAN RUMAH TINGGAL ( STUDI,KASUS SEBUAH RUMAH TINGGAL DI KABUPATEN PURBALINGGA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Nilai Pasar,Nilai Likuidasi,Nilai Limit,Keadila |
