KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 236 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSIUM DAN KEGITAN KEBUDAYAAN LAINNYA BIDANG PERPUSTAKAAN.

RENCANA KERJA PENINGKATAN KINERJA PEMETAAN MASALAH PERTANAHAN PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU

Bhumi : Jurnal Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional-Uji Perbandingan Metode Lauf dan Metode Affine Dalam Transformasi Koordinat Sistem Lokal ke Sistem Nasional-Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Pembinaan dan Pengawasan PPAT/PPATS di Kantor Pertanahna Jakarta Barat-Hak Atas Tanah Perairan Sungai di Kota Banjarmasin Sejarah, Budaya, dan Mekanisme-Sengketa Perolehan Tanah Pembangunan Resor di Kawasan Wisata Tanah Lot Kabupaten Tabanan Bali-Resolusi Konflik Pertanahan Dalam Tradisi Masyarakat Bali (Studi di Kabupaen Tabanan Provinsi Bali)

Media Pustakawan Media Komunikasi Antar Pustakawan

Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi Dan Tatakerja Pemerintah Wilayah Kecamatan

Dimensi-Dimensi masalah Pertanahan kita

Pedoman Alih Media Digital Konsep Manajemen dan Teknis

Pelaksanaan Rekontruksi Batas dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Bidang Tanah dari Aspek Teknis dan Aspek Yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya

Penyajian Layanan Informasi Pertanahan Dengan Memanfaatkan Sistem Operasi Android (Studi di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin)

Manfaat Sertipikat Hak Atas Tanah Bagi Pengusaha Mikro dan Kecil Untuk Jaminan Kredit Dalam Penguatan Modal (Studi di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Pembagian Waris atas Tanah Menurut Adat Timor di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pelaksanaan Perubahan Hak Guna Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Toko (Studi di Kota Pematangsiantar)

Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Sertipikat Hak Tanggungan Berdasarkan Titel Eksekutorial di Kabupaten Sleman

Pelaksanaan Penertiban Tanah Terlantar di Provinsi Jawa Barat

Konflik Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara III Kebun Bandar Betsy di Kecamatan Bandar HUluan Kabupaten Simalungun

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Redistribusi Tanah di desa Sumberurip,Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar

Kajian Pensertipikatan Tanah Berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Badan Pertanahan Nasional dengan Kementrian Perumahan Rakyat (Studi di Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman)

Sengketa Kepemilikan Tanah Atas Penerbitan Sertipikat Pengganti (Studi Kasus Sertipikat Hak Milik No. 524 dan No. 535 di Kelurahan Ahusen Kota Ambon)

Pencapaian Target Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011

Pelaksanaan Pemecahan Bidang Tanah Karena Pewarisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman