KAJIAN KEBIJAKAN STRATEGI PEMBANGUNAN BASIS DATA DAN PENDAYAGUNAAN EKONOMI PERTANAHAN (POLICY PAPER)

POLICY PAPER KAJIAN KEBIJAKAN KOLABORASI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(PTSL)

POLICY PAPER KAJIAN KEBIJAKAN PERTANAHAN UNTUK MEMINIMALKAN TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH: ANALISIS POLA PERMASALAHAN, REGULASI TERKAIT, DAN REKOMENDASI KEBIJAKANNYA.

POLICY PAPER URGENSI PENGENDALIAN TRANSAKSI TANAH DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PASAR TANAH DI INDONESIA

JURNAL PERTANAHAN URGENSI PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN MELALUI MEDIASI ELEKTRONIK DALAM ERA DISRUPSI Volume 13. Nomor 1 juli 2023

Pusat listrik Tenaga Nuklir

Jurnal Iptek Pertanahan: Pergeseran urusa legalisasi aset dari administrasi publik lama ke pelayanan publik baru dalam kerangka pengurusan pertanahan demokrasis-Legalisasi aset dan dampaknya terhadap akses masyarakat sekitar-Rasa memiliki dan budaya organisasi Badan Pertanahan Nasional-Policy netwrk penyelesaian sengketa tanah-Legalisasi aset sumber daya tanah(Suatu Telaah Nomatif)-Telaahan teknis yuridis pendaftaran HGR atas dan bawahtanah melalui sistem 3 dimensihak guna ruang atas tanah dan hak guna ruang bawah tanah-Analisis kondusifitas iklim investasi daerah dari perspektif kemudahan perolehan tanah(studi kasus:kota surabaya)-Penerapan balaced scorecard sebagai tolok ukur prnilsisn kinrjs zbadan Pertanahan Nasional-Kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan kementerian prtanian dalam rangka mewujutkan ketahan pangan

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.