PENGELOLAAN LAHAN UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK DALAM KERANGKA PROGRAM STRATEGIS AGRARIA DAN TATA RUANG

MULTIPURPOSE CADARSTRE PENGADAAN TANAH DAN LEGALISASI ASET

BHUMI JURNAL AGRARIA DAN PERTANAHAN REFORMA KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA ERA JOKO WIDODO JUSUF KALLA

Perspektif Agraria Kritis Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris

Bhumi Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN

Bhumi Jurnal Pertanahan STPN Penataan Hak Atas Tanah Adat Di provinsi Bali

Widya Bhumi Majalah Ilmiah TriWulan STPN Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian; Antara Harapan Dan Fakta

Bhumi Jurnal Pertanahan STPN Pemilihan Metode Transformasi Koordinat Antar Zone Yang Berdekatan Pada Proyeksi TM-3(Studi Antara MetodeGottharrdt dengan Metode Lauf)

Bhumi Jurnal Pertanahan STPN Dimensi Pertanahan Pada Kawasan Pesisir Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara

Widya Bhumi Majalah Ilmiah Tri Wulan STPN Kadaster Daerah Rawan bencana Gempa(Zona Aktif)

Widya Bhumi Majalah Tri Wulan STPN Penangana Pertanahan Pasca Bencana DI NAD Dan NIAS; Memformat Suatu Model Komprehensif

Bhumi Jurnal Pertanahan STPN Akulturasi Masyarakat Jawa Dan Banjar Dalan Penguasaan Tanah( Studi Di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)

BHUMI JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

Widya Bhumi Majalah ilmiah tri Wulan STPN

Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan 2 November 2016 Hak Menguasai Negara Atas Sumber daya Agraria.

Laporan Penelitian Strategis Tahun 2009 Buku V

Kritik Atas Penangangan Konflik Agraria di Indonesia - Reforman Agraia Momentun Keadilan dan Kesejahteraan-Pertarungan Aktor dalam Konflik penguasaan Tanah dan Penambangan pasir Besi di Urut Sewu Kebumen-Belajar Dari Cilacap: Kebijakan Reforma Agraria Atau Redistribusi Tanah-Membaca Karakteris Dan Peta Gerakan Agraria Indonesia-Legitimati Identitas Adat Dalam Dinamika Politik Agraia- RUU Pertanahan :Antara Mandat dan Pengingkaran Terhadap UUPA 1960-Perkembangan Peraturan Mengenai Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten boyolali -Konsistensi Kebijakan Kantor Pertanahan Dalam Mensejahterakan Petani Miskin.

Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP) Dalam Pembangunan Kerangka Dasar Kadaster Nasional(Suatu Tinjauan Aspek Hukum dan Teknis) - Gejala Kontestasi Lahan Pertanian : Pintu Masuk Perubahan Perdesaan DIY - Inisiasi Koperasi dalam peningkatan Aset dan Akses Redistribusi Tanah di Kab.Tasikmalaya - Partisipasi Masyarakat dalm Penataan Ruang Kota (Studi Kasus Penataan Kota Melalui Kegiatan Konsulidasi Tanah di Kota Palagkaraya) - Tantangan dan Hambatan dalam Mewujutkan Pembangunan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan) - Carut Marut Pengelolaan Administrasi Pertanahan Desa di Kalimantan Selatan (Studi di Kota Banjarbaru) - Peran Tokoh Dalam Dinamika Pertanahan di Kab.Purbalingga - Dimensi Kepemimpinan Lokal Dalam Menatakelola Sumberdaya Agraria (Pengalaman Koperasi Wangunwatie Karangnunggal Tasikmalaya) - Peran Citra Penginderaan Jauh Dalam Pengelolaan Sumberdaya Agraria - Pengelolaan Basis Data Penguasaan dan Pemilikan Tanah Dengan Pendekatan Basis Data Berorientasi Abyek.

Konsulidasi Tanah Sebagai Restorasi Kerusakan Wilayah Akibat Tsunami- Aceh - Sistem Tenurial dan Implikasinya pada Pola Produksi, Distribusi Komoditi dan Konservasi Tanah (Studi di Kec.Pameungkpeuk Kab.Garut) - Kondisi Akgrokologi dan masalah Penguasaan Tanah di Kab.Cilacap Prop.Jateng - Prospek Pengembangan Pertanian non Sawah pada Tanah Timbul di Kec.Kampung Laut Kab.Cilacap - Minat Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah Terhadap Pensertipikatan Tanah (Studi di Kab.Kebumen Prop.Jawa Tengah) - Penmanfaatan Extensi 3D Analyst pada ARC VIEW GIS Untuk Pembuatan Basis Data dan Visuallisasi 3 D Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) - Analisis Konversi Ruang Terbuka Hijau ke Penggunaan Perumahan di Kec.Tembalang Kota Semarang (Green Open Spece Conversion Analysision to the Use Housing Areas in Tembalang District, Semarang City) - Rasa Memiliki dan Budaya Organisasi Badan Pertanahan Nasional - Tanah Adat, Masyarakat Adat, dan Desa Adat - Kemiskinan di Kabupaten Kediri.

Bhumi Penentuan Model Nilai Tanah Untuk Penetapan Harga Dasar Tanah di Kabupaten Klaten Prop.Jateng - Kadaster Tiga Dimensi (D3) Dalam Pengaturan Pemanfaatan Ruang di Atas Tanah - Pengaruh Gempa Bumi Tahun 2006 Terhadap Perataan Jaringan Pada Kerangka Dasar Kadastral Nasional Orde3(Studi Kasus Pengukuran KDKN Orde 3 tahun 2007 di Kabupaten Gunung Kidul Prop.DIY - Pengaturan Wewenang Pengelolaan Tanah Negara - Tanah Negara :Sejarah Pengaturan - Mengembangkan Wakaf Tanah Jangka Waktu Tertentu Untuk Mengoptimalkan Fungsi Ekonomi Tanah(Kajian Normatif Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf) - Perspektif Petani Miskin Terhadap Progam Redistribusi Tanah dan Legalisasi Pantai Kec.Puring Kab.Kebumen - Kebudayaan dan Masyarakat Agraria - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform - Membangun Tanpa Menggusur.