PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
 | Kumpulan Peraturan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional tahun 2014. - BPN RI STPN - 2014 - Peraturan |
 | Faktor-Faktor Yang Berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Pada Proyek Peningkatan Jalan Salam-Sleman Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - BPN RI STPN - 1997 - Hak Atas Tanah |
 | Marjinalisasi Petani di Daerah Istimiwa Yogyakarta :Acuan Khusus pada Kontestasi Lahan Pertanian di Pedasaan - BPN RI STPN - 2012 |
 | Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 2 No. 1 Mei 2016: Penataan hubungan hukum dalam penguasaan dan pemilikan serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria; Politik hukum pengelolaan perkebunan berbasis prinsip-prinsip hak asasi manusia; Integrasi penataan pertanahan dalam kerangka penataan wilayah pesisir dan lahan atas terpadu; Bertani diantara himpitan tambang; Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan one map policy; Computer assisted mapping potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mendukung perlindungannya; Kajian upaya pengendalian penggunaan tanah di kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah; Assessment sales ratio, suatu alat pengukur kinerja penetapan NJOP. - BPN RI STPN - 2016 - Jurnal Agraria dan Pertanahan |
| STUDI TENTANG PROSES REKLAMASI PANTAI DAN PEMBERIAN H.A.T. TERHADAP TANAH YANG DIHASILKAN DI KOTAMADYA DATI II SEMARANG - BPN RI STPN - 1999 |
 | KEKUASAAN KEHAKIMAN SETELAH AMANDEMEN KE IV UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (HUKUM TATA NEGARA) - BPN RI STPN - 2004 - UUD 1945,Kekuasaan Kehakiman |
 | Penyelesaian Problem Agraria: Asas keterbukaan dalam pengadaan tanah, Efektifitas larasita, pemberdayaan petani, konsep ruang tanah adat, dan deformasi. - BPN RI STPN - 2016 - Penyelesaian Problem Agraria |
 | PENATAAN PERTANAHAN SECARA SWADAYA DI WILAYAH KECAMATAN GIANYAR, KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI - BPN RI STPN - 2016 - Penataan Pertanahan |
 | PERALIHAN HAK ATAS TANAH HASIL REDISTRIBUSI DI KABUPATEN MAMUJU - BPN RI STPN - 2016 - Peralihan Hak Atas Tanah |
 | IZIN PERALIHAN TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN SLEMAN - BPN RI STPN - 2016 - Ijin Peralihan Tanah |
 | PROBLEMATIKA �HAK PRIORITAS� ATAS TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN (Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur) - BPN RI STPN - 2016 - Hak Prioritas |
 | PENATAAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH BEKAS TANAH PARTIKELIR TEGALWAROE LANDEN DI KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT
KABUPATEN KARAWANG (Studi Kasus Antara PT. SAMP dengan Masyarakat Di Tiga Desa) - BPN RI STPN - Penataan Penguasaan Tanah |
 | STUDI PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI - BPN RI STPN - 2000 |
 | EVALUASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERLUASAN RUMAH SAKTT UMUM DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSIJAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
 | HUBUNGAN LUAS PEMILIKAN TANAH TAMBAK GARAM DENGAN PENDAPATAN PETANl DI WILAYAH KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT UNTUK MENSERTIPIKATKAN TANAH MILIK DI KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN PROPINSI.JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
 | KINERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU UTARA PROPINSI MALUKU - BPN RI STPN - 2000 |
 | STUDI TENTANG PENGUASAAN TANAH BENGKOK KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN PERANGKAT DESA DI KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
 | STUDI TENTANG MOTIVASI KERJA KARYAWAN Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR - BPN RI STPN - 2000 |
 | IVALUASITERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 DIKANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG PROPINSIJAWA TIMUR - BPN RI STPN - 2000 |
