KAJIAN GRONKAART SEBAGAI ALAT BUKTI DAN/ATAU ALAS HAK ATAS TANAH DI KOTA SEMARANG

IMPLEMENTASI PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELETRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM

Hak Menguasai Negara atas Tanah

KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA DALAM UU NO. 4 TAHUN 2004

KEKUATAN HUKUM BERLAKUNYA SERTIPIKAT SEBAGAI TANDA BUKTI HAK ATAS TANAH

MEMAKNAI KEMBALI HAK MENGUASAI NEGARA ATAS SUMBERDAYA ALAM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI DAN TINDAKLANJUTNYA

KEKUASAAN KEHAKIMAN SETELAH AMANDEMEN KE IV UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (HUKUM TATA NEGARA)

HAK-HAK ATAS TANAH PADA MASA BALI KUNA ABAD X-XI MASEHI

MENINJAU ULANG PENGATURAN HAK ADAT

KENDALI MUTU PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG DI KERJAKAN OLEH PIHAK KETIGA ( STUDI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO)

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH TANAH ULAYAT DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP(STUDI DI KAMPUNG TOBATI DAN KAMPUNG ENGGROS, KOTA JAYAPURA)

PELAKSANAAN ROYA PARSIAL HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI

KINERJA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP KOLABORATIF: TINJAUAN KONSISTENSI PARA PIHAK YANG TERLIBAT DAN FAKTOR YANG YANG MEMPENGARUHINYA DI KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR(STUDI DI DESA BANARAN, DESA SUMBERBENING DAN DESA SIDOREJO)

PELAKSANAAN PENGUKURAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2018 YANG DI LAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA PASCA PELAKSANAAN AZAZ CONTRADICTOIRE DELIMATIE DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO DAN KABUPATEN PASURUAN

Seputar Hak Pengelolaan

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing: Tinjauan Politik Hukum dan Perlindungan Warga Negara Indonesia

Hak Atas Tanah dan Peralihannya

EVOLUSI HAK DALAM TEORI LEBERAL

Aspek Hukum Pembatalan Dan Kebatalan Hak Atas Tanah

Pendaftaran Dan Konversi Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA