Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah Di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali

Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Upaya Pemerintah Desa Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat)

Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Hambatan, Dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur

Peranan Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) Dalam Menyelesaikan Konflik Pertanahan Di Nagari Ampang Gadang Kecamatan AMpek Angkek Kabupaten Agam

Efisiensi Dan Efektivitas Pemberian Hak Milik Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur

Uji Rasionalitas Nilai Tanah Sebagai Dasar Revisi Peta Zona Nilai Tanah Dan Pengaruhnya Terhadap Tarif PNPB, BPHTB, Dan PBB (Studi Di Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Konflik Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara III Kebun Bandar Betsy di Kecamatan Bandar HUluan Kabupaten Simalungun

Pengadaan Tanah Dari Tanah Kas Desa Untuk Relokasi Korban Pasca Erupsi Gunung Merapi (Studi di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kab. Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta)

Pensertifikatan Tanah Pertanian Bagi Petani Kecil Sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat (Di Desa Krebet Kecamatan Masaran dan Desa Somomorodukuh Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah)

Penyebab dan Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Irigasi Teknis Menjadi Non Pertanian di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara

Implikasi Program KKP-WEB Terhadap Pekerjaan Pelayanan Di Kantor Pertanahan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan

Jurnal Ilmiah : Hasil -Hasil Penelitian Pertanahan-Pengelolaan BPHTB Untuk Mendukung Pendapatan Daerah Dari Pelayanan Pertanahan-Mempertshsnksn Tanah Sawah Beririgasi Teknis : Sebuah Konflik Kepentingan Penataan Ruang (Studi di Kabupaten Dati II Karanganyar

Widya Bhumi : Kadaster Daerah Rawan Bencana Gempa (Zone Aktif)-Tinjauan Yuridis Tentang Ijin (Hak) Membuka Tanah-Pendaftaran Tanah di Provinsi DIY (Dapatkah Tanah SG-PAG di daftar/ disertifikatkan?)-Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah-Fenomena Bea Perolehan Hakn Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak

Jurnal Ilmiah : Hasil-Hasil Penelitian Pertanahan-Pengembangan Teknologi Pelayanan Perpustakaan-Kajian Terhadap Penetapan Maksimum Luas Tanah Non Pertanian

Bhumi: Dinamika Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan - Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah di Kab.Purworejo Prop.Jateng - Bencana Tanah Longsor di Kab.Kulon Progo Prop.DIY - Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kab.Boyolali Prop.Jateng - Indrustrialisasi dan Perubahan Penggunaan Tanah di Kawasan Industri Ungaran Kab.Semarang Prop.Jateng.

Jurnal Ilmiah : Hasil-Hasil Penelitian-Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Permasalahannya-Kendala-Kendala Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian)

Jurnal Ilmiah : Hasil Hasil Penelitian dan Kajian Pertanahan-Suatu Konsep Pemikiran Peradilan Pertanahan-Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Konflik Pertanahan Sebuah Kaca Benggala - Problematika Hukum Tanah Perkebunan di Era Otonomi Daerah - Menyimak Potensi Perlunya Pengkajian Tentang Marine Cadastre di Indonesia - Kadaster Digital Terpadu (Integrated Digital Cadaster) - Pendidikan Tehnologi Informasi di STPN - Peranan Informasi Pertanahan Dalam Otonomi Daerah.

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Aspek Hukum Konsolidasi Tanah Dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan - Pergeseran Politik Pertanahan di Indonesia - Pemberlakuan Kebijakan Otonomi Daerah Dengan menghormati Nilai-nilai Budaya Daerah berdasarkan Amanat Konstitusi - Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Dala Rangka Antipasi Sengketa Batas Wilayah Administrasi Bank Supported Land Titling Projects.

BHUMI: Jurnal Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Penataan Hak Atas Tanah Adat Di Prop.Bali - Distorsi Bentuk Dalam Transformasi dari UTM ke TM-3 - Penguasaan dan Pemilikan Tanah Masyarakat Suku Anak Dalam di Desa sungai Beringin Kec.Pelempat Kab.Bungo Prop.Jambi - Status Penguasaan Tanah Pasca Konflik Eknik di Kab.Sambas Prop.Kal-Bar - Evaluasi Pelaksanaan Kepres Nomor 34 thn 2003 di Kab.Semarang Prop.Jawa Tengah.