EFEKTIVITAS LAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN

PROBLEMATIKA STATUS KEPEMILIKAN TANAH PADA PENGADAAN TANAH PERLUASAN JALAN T. ISKANDAR KOTA BANDA ACEH

IDENTIFIKASI DAN REDISTRIBUSI TANAH ULAYAT SUKU (Studi di Nagari Timpeh, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat)

PEREMPUAN DI TENGAH MASYARATAK & BUDAYA PATRIAKI

LAPORAN HASIL PENELITIAN STPN TAHUN 2020 DOKUMEN I JUDUL LAPORAN : HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK : KESIAPAN, PELAKSANAAB, KELEBIHAN, KELEMAHAN, KENDALA DANSOLUSI (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG )

POLITIK GENDER

EVALUASI PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU)

PROBLEMATIKA KEABSAHAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN TANAH TRANSMIGRASI DI DESA SALSALUGATTA, KECAMTAN BUDONG-BUDONG KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT

PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN KEPADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DAN PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI ( STUDI DI DESA ADAT BALUK, JEMBRANA, BALI)

REDISTRIBUSI TANAH NEGARA BEKAS HAK ULAYAT DI KABUPATEN MANGGARAI

KAJIAN GRONKAART SEBAGAI ALAT BUKTI DAN/ATAU ALAS HAK ATAS TANAH DI KOTA SEMARANG

IMPLEMENTASI PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELETRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM

Hak Menguasai Negara atas Tanah

KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA DALAM UU NO. 4 TAHUN 2004

KEKUATAN HUKUM BERLAKUNYA SERTIPIKAT SEBAGAI TANDA BUKTI HAK ATAS TANAH

MEMAKNAI KEMBALI HAK MENGUASAI NEGARA ATAS SUMBERDAYA ALAM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI DAN TINDAKLANJUTNYA

KEKUASAAN KEHAKIMAN SETELAH AMANDEMEN KE IV UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (HUKUM TATA NEGARA)

HAK-HAK ATAS TANAH PADA MASA BALI KUNA ABAD X-XI MASEHI

MENINJAU ULANG PENGATURAN HAK ADAT

KENDALI MUTU PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG DI KERJAKAN OLEH PIHAK KETIGA ( STUDI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO)