PENGARUH PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN PETANI DI KECAMATAN BANTUL PROP. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA WARISAN DI KECAMATAN PONJONG, NGLIPAR DAN PLAYEN KAB. GUNUNG KIDUL.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DARI PERTANIAN KE NON PERTANIAN TERHADAP MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI CICALENGKA KAB. DATI II BANDUNG PROP. JABAR.

PERANAN KOORDINASI ANGGOTA PANITIA DALAM RANGKA PENYELESAIAN PROSES PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROP.DIY

HUBUNGAN PERTAMBANGAN FELDSPAR DAN KASOLIN DENGAN TERJADINYA TANAH KRITIS DI DESA NGENI KECAMATAN WONOTIRTO KABUPATEN BLITAR PROP. JAWA TIMUR.

PERANAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DALAM USAHA PENGENDALIAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DI KAB. DATI II BREBES PROP. JAWA TENGAH.

PENYIMPANGAN SISTEM JUAL BELI TANAH BEKAS TANAH PERDIKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (STUDI KASUS DI KALURAHAN KADILANGU, KECAMATAN DEMAK) DI KAB. DATI II DEMAK.

PENGARUH PERALIHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP PERUBAHAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KECAMATAN GODEAN KAB. DATI II SLEMAN D.I.Y

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN DALAM USAHA MENCEGAH TERJADINYA TANAH ABSENTEE BARU.

PRANAN PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTAMADYA DENPASAR PROP. DATI I BALI.

PENGARUH PEMBEBASAN TANAH UNTUK PERUMAHAN KARYAWAN PROYEK AROMATIK TERHADAP PENDAPATAN PETANI BEKAS PEMILIK TANAH DI KECAMATAN MUARA DUA KABUPATEN ACEH UTARA.

KELAMBANAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT BERKAITAN DENGAN FAKTOR PENYULUHAN DAN BIAYA DI KAB. DATI II KEBUMEN.

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN BAGIAN PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK-HAK TANAH DI PROPINSI JAMBI DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN.

PERANAN PENGHULU SUKU DI BIDANG PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK ADAT DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN DATI II SOLOK PROP.SUMBAR.

PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA IKUT MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN MALUKU UTARA PROPINSI MALUKU.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHAMBATNYA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (TANAH PERTANIAN) DI KECAMATAN ADIPALA KAB. DATI II CILACAP.

TINJAUAN HAK ATAS TANAH UNTUK PERWAKILAN ASING DI PROPINSI DKI JAKARTA.

SERTIFIKASI TANAH WAKAF SEJAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BENGKALIS DAN PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN CATUR TERTIB PERTANAHAN.

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEKITARNYA DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN TEMON KAB. DATI II KULON PROGO PROP. DIY.

TINJAUAN BATAS MINIMUM TANAH PERTANIAN DALAM KAITAN DENGAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DI KAB. DATI GUNUNG KIDUL PROP. D.I.YOGYAKARTA.