Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah Di Indonesia

Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan : Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah

Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-peraturannya)

Reformasi Pertanahan - Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hamkam, Teknis, Agama dan Budaya

Kitab Undang- Undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu yang Tertua

Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal

Manual Kanun Tanah Negara

Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah.: Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah.

Himpunan Beberapa Kebijaksanaan Pemerintah Penunjang Kegiatan Pembangunan Pertanahan dan Transmigrasi

Tip Hukum Praktis Tanah dan Bangunan - Aneka Tips Seputar Warisan Transaksi Pemindahan Kepemilikan dan Sewa-Menyewa, Pengurusan Sertifikat dan Dokumen Pembangunan dan Renovasi Persengketaan

Petskaha Vai: Konflik Tanah Pada Orang Walsa Papua

Hak Anda Atas Tanah

Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan Hukum Tanah : Antara Teori dan Kenyataan Berkaitan dengan Kesejahteraan dan Persatuan Bangsa.

Registrasi Tanah Desa /Kelurahan di Propinsi Sulawesi Utara: Usulan ini disampaikan kepada bapak Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Utara melalui Rakorbang Tingkat I Sulawesi Utara Tanggal 20 Oktober 1995, di Manado

Kamus Pertanahan

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur bersaranakan Bangun Guna Serrah.-Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Mamminasat dan Dampaknya di Pedesaan .- Pembangunan jalan TOL di Indonesia:Kendala Pembebasan tanah.- Mematakan Konflik Dalam pengadan Tanah Bandara Komodo.-Pengadaan Tanah untuk Siapa, Peniadaan Tanah dari Siapa.- Aspek Hukum Pidana pada penyelenggaraan Pengadaan Tanah .-Masalah pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Batang.-Aspek Ham Dalam Pengadaan Tanah.-Pengadaan Tanah dan Poblem Permukiman kembali.-Kosondolidasi Tanah Perkotaan sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Bagi kepentingan Umum.- Ketersedian Tanah Bagi Masyarakat Rawan Bencana.-Rantai Komuditas Kewajiban Ilmu, Skala dalam Konflik Agraria Urutsewu

Prosiding: Implementasi Perkaban Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2011 dan Pengaruhnya Terhadap Kemudahan Pelayanan Pertanahan, Legalitas Kepemilikan Tanah, Kepastian Hukum Serta Keamanan Investasi

Tanggung Jawab Pejabat Pemuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Penuatan Akta Otentik

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Membuat dan Menolak Membuat Akta Tanah

Jual Beli Milik Adat Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kab. Bantul