Pemanfaatan Sistem Informasi Untuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Kolam Regulasi NIPA-NIPA Di kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa

Efektifitas Peraturan Daerah NOMOR 19 tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Dalam Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Di kabupaten Sleman

Rekasaya Jenis Dan Skor Variabel Atribut Bidang Tanah Guna meninfgkatkan Kualitas Nilai Tanah Tersstimasi Dalam Penilaian Tanah masal ( Studi Di Desa Depok dan Desa Sugihan, Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)

Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Pengaruh Luas Tanah Kas Desa sebagai Pengganti Gaji Terhadap Tingkat Penghasilan Pamong Desa Di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kecamatan Batang Kabupaten Batang provinsi Jawa Tengah

Penggunaan Dan Pemanfaatan Tang kas Desa Di kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo propinsi daerah Istimewa Yogyakarta

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERTANIAN RAWA SRAGI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN CATUR TERTIB PERTANAHAN Dl KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROPINSI LAMPUNG

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Di kelurahan medan Krio Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera utara

Perbandingan Penentuan Luas Bidang Tanah Cara Semi Grafis Dan Transformasi Terhadap Cara Angka ukur

Perkembangan Penggunaan Tanah Perkotaan Dalam Kaitannya Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan

Sengketa Pertanahan Bidang Sub Sektor Perkebunan Di Propinsi Lampung

Studi Tentang Status Dan Pemanfaatan Tanah-Tanah Kasultanan Dan Pakualaman Di Daerah Kabupaten Kulonprogo Propinsi DIY

Pemindahan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Hak Tanggung Dari Bekas Tanah Adat

Urgensi Akta PPAT Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

Tugas Dan Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT)Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Terdaftar Dan Sudah Terdaftar

Proses Pemindahan Hak Berdasarkan Jual Beli Tanah Terdaftar Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT)Dalam Rangka Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendaftaran Tanah

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT)Untuk Mencegah Kepemilikan Tanah Pertanahan Secara Absentee Melalui Pembuatan Akta Jual Beli Tanah