Status Hak Atas Tanah Pasca Konflik Etnis (Studi Tentang Kewenangan Pemerintah Kab.Sambas Dalam Menjaga Status Hak Atas Tanah yang di tinggalkan oleh pemiliknya sebagai akibat konflik etnis di kabupaten sambas,Propinsi Kalimanta Barat)

BHUMI: Jurnal Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Penataan Hak Atas Tanah Adat Di Prop.Bali - Distorsi Bentuk Dalam Transformasi dari UTM ke TM-3 - Penguasaan dan Pemilikan Tanah Masyarakat Suku Anak Dalam di Desa sungai Beringin Kec.Pelempat Kab.Bungo Prop.Jambi - Status Penguasaan Tanah Pasca Konflik Eknik di Kab.Sambas Prop.Kal-Bar - Evaluasi Pelaksanaan Kepres Nomor 34 thn 2003 di Kab.Semarang Prop.Jawa Tengah.

Penetapan dan Pemberian Hak Atas Tanah

penetapan dan Pemberian Hak Atas Tanah

KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KAWASAN PESISIR DI KELURAHAN SELUMIT PANTAI KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

STUDI TENTANG PEMBATALAN HAK ATAS TANAH DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENETAPAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

PENTINGNYA BERKAS DALAM MENDUKUNG KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROJECT (STUDI DI KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH)

EVALUASI PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 515/KPTS/HK.060/9/2004 DAN NO. 2/SKB/BPN/2004 DI DESA BANDORASA KULON KECAMATAN CILIMUS KABUPATEN KUNINGAN

Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah

Konversi Hak-Hak Atas Tanah

Warta Perundang-Undangan 2007