BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Keterbatasan Hukum Konsulidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif di Indenesia - Pemeliharaan Tanah da Lingkungan Dalam Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan - Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Tentang Hak Atas Tanah "Hilang" di Desa Banaran Kec.Galur Kab.Kulon Progo) - Discriminant Analysis To Determine The Industrial Eatate Zones:A Case Study of Surabaya Municipality - Pengaruh Undulasi Geoid Wilayah Indonesia Terhadap Reduksi Jarak dalam Pengadaan Titik Dasar Teknik Orde 4.

Bhumi: Dinamika Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan - Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah di Kab.Purworejo Prop.Jateng - Bencana Tanah Longsor di Kab.Kulon Progo Prop.DIY - Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kab.Boyolali Prop.Jateng - Indrustrialisasi dan Perubahan Penggunaan Tanah di Kawasan Industri Ungaran Kab.Semarang Prop.Jateng.

Jurnal Hukum (Dinamika Ketatanegaraan Pasca Sidang Umum 1999)

Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

Jurnal Hukum (Pembaharuan Hukum Agraria No.13 vol 7-2000

Jurnal Magister Hukum: Kontrak Bisnis Internasional dan Kaitannya dengan Analisis Ekonomi terhadap Kontrak, Koperasi dalam Perspektif Politik Hukum Ekonomi, Aspek Hukum Koperasi dalam Rangka Keseimbangan Kekuatan Ekonomi Nasional, Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No.5 Tahun 1999, Perlindungan hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya, Komentar Terhadap Rancangan Undang-undang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Beberapa Masalah Hukum Kepailitan dan Pengadilan Niaga dalamUU No. 4 tahun 1998, Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Keterwakilan Rakyat dalam MPR: Ditinjau dari Politik dan Prasarana Perundang-undangan, Tarik Menarik Bentuk Negara Kesatuan dengan Negara Federal dan Tantangan Indonesia pada masa datang, Batasan dan Cara Perubahan Undang-undang Dasar 1945, Komisi Arbitrase dalam Penyelesaian Kasus Nelayan Indonesia di Perairan Indonesia

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Pranata: Menghitung Indikator Pembangunan Hukum Nasional (Kilas Balik Dialog Dengan Komisi Politik DPA) - Menyongsong Era Multipartai dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia - Money Laundering dalam Kaitannya dengan Rahasia Bank dan Criminal Policy - Manfaat dan Kendala Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dalam Hubungan Industrial Pancasila - Hukum Ekonomi dalam Pembangunan di Indonesia - Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Perspektif Hak Subyektif atas Lingkungan Hidup - Demokrasi dan Otonomi - Perkawinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tidak Beragama Menurut Undang-Undang Perkawinan

Jurnal Magister Hukum: Pembaharuan Undang-Undang Dasar 1945 - Bentuk Negara dan Pemerintahan dalam Prinsip Kenegaraan Islam - HAM dalam Hukum International dan Prospeknya dalam Kabinet Persatuan Nasional - Pengaruh Positivisme dalam Pemikiran Hukum (Studi Kritis Atas Aliran Legalisme-Positivisme Hukum) - WTO dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Nasional - Beberapa Kelemahan Mendasar Undang-Undang Kepailitan Indonesia - Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik - Prospek Jasa Konstruksi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 - Perkembangan Teknologi dan tuntutan Reformasi Hukum - Anak Angkat dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia

Jurnal Magister Hukum: Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial - Kartu Debet: Fasilitas Elektronik Perbankan yang Menjanjikan - The Japanese Patent Law System - Urgensi Mempertahankan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1996 dari Sudut Pandang Konstitusi - Kepala Daerah dalam Perspektif Pemerintah Daerah - Subordination of Women in The Islamic Court and the Necessity of Femenist Theories: A Study of the Devorce Procedure in Indonesia - Keadaan Darurat serta Implikasinya dalam Penetapan Hukum Islam - Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin - Paradigma dan Pengelolaan Ilmu Hukum Postkriptum Sebuah Simposium

Gerakan Studi Hukum Kritis

JURNAL KOSMIK HUKUM: Refleksi filsafat dalam putusan pengadilan - asas hakim mencari kebenran formil dalam perkembangan doktrin dan yurispudensi - kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana money laundering di Indonesia - Mewujudkan good corporate governance di perusahaan publik melalui pemberdayaan komisaris independen - penyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam world trade organization - zakat sebagai sarana menanggulangi kemiskinan

JURNAL KOSMIK HUKUM : pelaksanaan pelepasan tanah pemda eks banda desa dan penyelesaiannya di kelurahan purwanegara kecamatan purwokerto utara kabupaten banyumas - agreemen transboundary haze pollution (AATHP) dalam penanggulangan kebakaran hutan Indonesia - tantangan pelestarian kraton kesultanan yogyakarta sebagai benda cagar budaya pasca gempa tektonik - peranan organisasi real estate Indonesia (REI) dalam pembagian permukiman yang rama lingkungan - kompilasi hukum islam sebagai hukum terapan - impplementasi konvensi hukum laut internasional 1982 kaitannya dengan pengamanan laut perairan Indonesia

Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum

MIMBAR HUKUM Aplication of origin rules in kaesong complex north korea - the pharmaceutical patent protection impact on indonesia drugs price - problems and progress in defining terrorism in international law - Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas Hukum - Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai otoritas pengawas kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah - Masalah Transportasi Kota dilihat dengan pendekatan Hukum ,Sosial dan Budaya - Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandara Adisucipto Menjadi Bandara Internasional - - Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan,Rembang Jawa Tengah Penerapan Good Governance di Indobnesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pindana Korupsi - Pemafaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Kehutanan dalam melestarikan fungsi Lingkungan - Tingkat Integritas Instansi Pelayanan BPN dan Samsat di Prop.DIY - Perkawinan di bawah umur dalam persspektif hukum pidana dan Hukum Islam - Implementasi standar internasional hak ekosob oleh pemerintah Prop.DIY.

WIDYA BHUMI: Karakter Hukum Konsulidasi Tanah Perkotaan - Konsulidasi Tanah dan Pengembangan Kota Otonomi - Dampak Pembangunan Permukiman Terhadap Lingkungan Hidup - The Application Of Quality Rating Value Estimation - stainable Envirmental management of The Karst ecosystem Area.

JURNAL MAGISTER HUKUM Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan, Hukum Negara dan Keprihatinan Lokal Kasus Komunitas Lokal di Sabu, Pengaruh Oemerintah yang Baik dan Dipercaya Terhadap Percepatan Implementasi Inovasi dan Pembaruan dalam Otonomi Daerah, Fungsi dan Penormaan Freies Ermessen dan Peraturan Kebijaksanaan dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia, Hukum dan Kebijaksanaan Kependudukan: Tinjauan Program Transmigrasi dalam Perspektif Sistem Hukum, The Development of Codes of Conduct on Translational Corporations, Resistensi Sistem Bisnis Islami dan Sistem Bisnis Sekuler Terhadap Defiasi Pasar, Putusan Abitrase Asing dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Indonesia, Problematika dan Analisis Hukum Modal Venturan Sebagai Lembaga Pembiayaan, Peran Wahyu dalam Penetapan Hukum Islam, Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Ilmu, Perspektif Hukum Utang Luar Negeri Indonesia

Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana

Hukum Perizinan Lingkungan Hidup

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 2 tentang Pihak-Pihak dalam Perkara

Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah dan Tanah