peralihan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1999 (Studi Terhadap Lokasi Transmigrasi di Kab.Sintang)

Pemetaan Penggunaan lahan Dengan Menggunakan Citra Quickbird Guna Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota ( Studi Bagian Wilayah Kota XII Cinere, Kota Depok )

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (STUDI KASUS DI KAMPUNG KRAGILAN KELURAHAN KADIPIRO KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA)

PENYELESAIAN SENGKETA PERKEBUNAN NGRANGKAH PAWON (STUDI DI DESA BABADAN, KECAMATAN NGANCAR, KABUPATEN KEDIRI)

PELAKSANAAN REGISTRASI PERTANAHAN DALAM RANGKA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI DESA KANOMAN KECAMATAN PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

Implementasi Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat Pada Era Otonomi Daerah (studi kasus kantor pertanahan kota pontianak

Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan: Teori dan Praktik

Hukum Pemerintahan Daerah

PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 34 TAHUN 2003)

PENERAPAN STAND ALONE SYSTEM (SAS)DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

Sosiologi Pertanahan

sosialisasi peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah

sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

Valuasi Ekonomi BPHTB Dan PNBP Berdasarkan Peta Zona Nilai Tanah, Harga Transaksi Dan NKOP Di Kabupaten Sleman

Penyebab dan Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Irigasi Teknis Menjadi Non Pertanian di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara

Permasalahan Perumhahan Dan Alternatif Solusinya Di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Implikasi Program KKP-WEB Terhadap Pekerjaan Pelayanan Di Kantor Pertanahan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan

Jurnal Ilmiah : Hasil -Hasil Penelitian Pertanahan-Pengelolaan BPHTB Untuk Mendukung Pendapatan Daerah Dari Pelayanan Pertanahan-Mempertshsnksn Tanah Sawah Beririgasi Teknis : Sebuah Konflik Kepentingan Penataan Ruang (Studi di Kabupaten Dati II Karanganyar

Widya Bhumi : Kadaster Daerah Rawan Bencana Gempa (Zone Aktif)-Tinjauan Yuridis Tentang Ijin (Hak) Membuka Tanah-Pendaftaran Tanah di Provinsi DIY (Dapatkah Tanah SG-PAG di daftar/ disertifikatkan?)-Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah-Fenomena Bea Perolehan Hakn Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak