Land Law

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Tahun 2004

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 38 TAHUN 2007

1000 Peribahasa Daerah Tentang Tanah/Pertanahan Di Indonesia

THE TURNING POINT TITIK BALIK PERADABAN SAINS, MASYARAKAT, DAN KEBANGKITAN BUDAYA

BUNDA

PELAKSANAAN PENETAPAN BATAS MINIMUM PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN

RENCANA KERJA PENINGKATAN KINERJA PEMETAAN MASALAH PERTANAHAN PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2004

Kumpulan Undang Undang Dan Peraturan Tentang Perpustakaan

Bhumi : Jurnal Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional-Uji Perbandingan Metode Lauf dan Metode Affine Dalam Transformasi Koordinat Sistem Lokal ke Sistem Nasional-Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Pembinaan dan Pengawasan PPAT/PPATS di Kantor Pertanahna Jakarta Barat-Hak Atas Tanah Perairan Sungai di Kota Banjarmasin Sejarah, Budaya, dan Mekanisme-Sengketa Perolehan Tanah Pembangunan Resor di Kawasan Wisata Tanah Lot Kabupaten Tabanan Bali-Resolusi Konflik Pertanahan Dalam Tradisi Masyarakat Bali (Studi di Kabupaen Tabanan Provinsi Bali)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERKEBUNAN

PEMBENTUKAN HUKUM MELALUI PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA

PENGAKUAN PERADILAN ADAT DALAM POLITIK HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN

INKLUSI, EKSKLUSI DAN PERUBAHAN AGRARIA REDISTRIBUSI TANAH KAWASAN HUTAN DI INDONESIA

INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

GRAND DESAIN PEMBANGUNAN HUKUM ( ARAH PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM DALAM SEJARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA NASIONAL INDONESIA)

Land Acquisition - An Examination of The Principles of Law Governing the Compulsory Acquisition or Resumption of Land in Australia and New Zealand

PERKEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DI BERBAGAI NEGARA BAGIAN I, II, III

Pengantar Ilmu Perpustakaan