PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
Subjek: per
Subjek: per
 | PENERAPAN KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kebijakan pertanahan,Warga Keturunan Tionghoa,diskriminasi,hak milik,Daerah Istimewa Yogyakart |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JASA PERANTARA KANTOR PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)/NOTARIS DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kualitas Pelayanan,Pendaftaran Tanah,Jasa Perantara,PPAT Persepsi Masyarakat |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG BERUSAHA DI KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,Persepsi,Kebijakan,Kegiatan Berusaha |
| PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG TERHADAP IMPLEMENTASI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Persepsi masyarakat,Sertipikat elektronik,PTSL |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - persepsi masyarakat,sertipikat elektronik,layanan pertanahan,digitalisasi |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRANSFORMASI DIGITAL SERTIFIKAT ANALOG MENJADI SERTIPIKAT ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Transformasi digital,Sertipikat elektronik,Persepsi masyarakat |
| IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,PISL,Implementasi Kebijakan,Pertanahan |
| PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA MENUJU PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Penataan Kelembagaan di Kelurahan Ngampilan Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pekerjaan Layak,Penataan Kelembagaan,Pertumbuhan Ekonomi,Reforma Agraria,Tujuan,Pembangunan Berkelanjutan,TPB |
| PENYELESAIAN BIDANG TANAH BERSERTIFIKAT YANG TUMPANG TINDIH PASCA PENETAPAN KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kota Lengkap,tumpang tindih,efektivitas,pertanahan,sertipikat |
| TATA KELOLA PENGADUAN PERTANAHAN DI KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tata Kelola Pengaduan,Pertanahan,Kantor Staf Presiden |
| PROBLEMATIKA PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK AKIBAT KETERBATASAN KUALITAS DATA DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kualitas Data Pertanahan: Sumber Daya Manusia,Sertipikat Tanah Elektronik Pengadaan Tanah |
| RESOLUSI KONFLIK PERTANAHAN UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNIT 2 KANCI CIREBON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Resolusi konflik,konflik pertanahan,Pembangkit Listrik Tenaga Uap |
| PERSEPSI PETUGAS DAN MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi,Persepsi,Sertipikat Elektronik |
| KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR 1 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,Kepuasan Masyarakat,Kantor Pertanahan |
| ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT SEKITAR DENGAN PT. MANGLI DIAN PERKASA DAN DAMPAKNYA DI DESA PUNCU KECAMATAN PUNCU KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Konflik pertanahan,Hak Guna Usaha,Reforma Agrari |
| PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang,Kompetensi Hakim,Pemberdayaan Hakim |
| PELAKSANAAN ALIH MEDIA SURAT UKUR PADA LAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Modernisasi Layanan Pertanakan,Alih Media,Surat Ukur,Strategi |
| TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP SERTIΡΙΚΑΤ ELEKTRONIK TINJAUAN DARI ASPEK KEAMANAN DAN AKSESIBILITAS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Transformasi Digital,Sertipikat Elektronik,Kepuasan Masyarakat,Keamanan Aksesibiliotas,Pelayanan pertanahan |
| PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PROSES RELOKASI PERMUKIMAN WARGA PASCA BENCANA BANJIR DI KELURAHAN RUA, KOTA TERNATE - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Relokasi permukiman,bencana hanjir,penyediaan tanah,partisipas masyarakat |
| OPTIMALISASI PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN DI DESA AMBIT KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PTSL,Kluster 4,kualitas data pertanahan,GeoKKP,Desa Lengkap |
