Laporan Penelitian Peran Kantor Pertanahan Dalam memeberdayakan Masyarakat Miskin (Studi di Kabupaten Purworejo Prop.Jawa Tengah)

Bibliografi Beranotasi Perampasan Tanah Abad 21.

Monitoring Perkembangan Penggunaan Tanah Sehubungan Dengan Progam Bantuan Penghijauan dan Reboisasi, Propinsi Daerah Istimiwa Yogyakarta Tahun 1981 / 1982

Laporan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Penggunaan Tanah Sehubungan Dengan Penghijauan dan Reboisasi: Kabupaten Agam Prop.1986/1987

Laporan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Penggunaan Tanah Sehubungan Dengan Penghijauan dan Reboisasi: Kabupaten Ende prop.Nusa Tenggara Timur tahun 1982/1983

Laporan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Penggunaan Tanah Sehubungan Dengan Penghijauan dan Reboisasi: Prop. Nuasa Tenggara Barat tahun : 1980/1981

Laporan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Penggunaan Tanah Sehubungan Dengan Penghijauan dan Reboisasi: Propt Tahun: Lampung 1982/1983

Laporan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Penggunaan Tanah Sehubungan Dengan Penghijauan dan Reboisasi Prop.RIAU Tahun 1981/1982

Laporan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Penggunaan Tanah Sehubungan Dengan Penghijauan dan Reboisasi Prop.Kalimantan Barat Tahun 1981/1982

Laporan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Penggunaan Tanah Sehubungan Dengan Penghijauan dan Reboisasi Kabupaten AGAM Prop.Sumbar Tahun 1986/1987

Laporan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Penggunaan Tanah Sehubungan Dengan Penghijauan dan Reboisasi Propinsi Bengkulu tahun 1982/1983

Laporan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Penggunaan Tanah Sehubungan Dengan Penghijauan dan Reboisasi Propinsi Sumatera Barat Tahun 1980/1981

Keterangan Pertanggungjawaban Gub. Ka.DI Yogyakarta

Persepsi Aktor Lokal Dalam kebijakan Pertanahan (Studi pada Implementasi kebijakan Reformasi Agraria di Kecamatan Cipari Cilacap)demarjinalisasi Petani Oleh Kantor Pertanahan Melalui Pemberdayaan Masyarakat (studi di Kabupaten Wonogiri Prop.Jawa Tengah)

Pengakuan dan perlindungan Hukum Hak Penguasaan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Adat.-Ilmu Agraria Lintas disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu.-Merancang Metode Penelitian Agraria Lintas disiplin.-Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi (kajian terhadap putusan MK No. 35/PUU-X/2012; putusan MK No.50/PUUX/2012;dan putusan MK No.3/PUU-VIII(/2010)

Agrarian Reform And Rural Development in Thailand.

Pertanahan Dalam Pembangunan

Landreform di Indonesia

Sistem Informasi Pertanahan untuk Pembangunan Desa Genengan Kecamatan Jumantoro Kab.Karanganyar Prop.Jawa Tengah

Tata Guna Tanah Buku Pertama