Jurnal Hukum: Radikalisme Islam dan Peradilan - Penetapan Masa Jabatan Jaksa Agung - Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum - Kontradiktif Sanksi Pidana - The Impacts of the Saving - Konsep Pembangunan Hukum - Kedudukan dan Kewenangan - Peran Dewan Perwakilan

Jurnal hukum: Proses Liberalisasi Perdagangan Jasa Penerbangan - Perlindungan Hukum Hak Cipta Soffware - Landasan Filosofis Kekuatan Mengikat Kontrak - Kejanggalan Impeachment Kepala Daerah di Era Pemilihan Langsung - Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan-Kemandirian Penyelenggaraan Pemilihan Umum - Rekontruksi Perilaku Etika Hakim dalam Menangani Perkara - Ijtihad Hakim Peradila Agama Bidang Hukum - hambatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap HKP - Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Jurnal Hukum: Bank Indonesia Dalam Tata Pemerintahan Indonesia - Penerapan Arbitrase On Line - Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan - Faktor-faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan perkara Korupsi - Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Indonesia - Pidana cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan HAN - Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan KDRT - Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat

Jurnal Hukum: The Essential of the 1945 - Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintah Daerah - Paradigma Baru Pembetukan dan Analisis - Pergeseran Aspek Hukum Publik - Kebijakan Perimbangan Keuangan - Ketaatan Masyarakat Internasional - Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan - Politik Hukum Lingkungan Hidup

Jurnal Hukum: Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi - Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana - Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di bidang Keuangan - Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana - Upaya Peningkatan Kwalitas Putusan Hakim Agung Dalam Melanjukan - Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara - Korelasi Antara Peraturan Daerah Perda - Permassalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta atas Musik

Jurnal Hukum: Problematika Beragama di Indonesia Potret Persepsi Masyarakata - Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Expresi Budaya - Penyebab Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum - Reformasi Hukum Tanahn dalam Rangka Perlindungan HAT - Perlindungan Hukum Nasabah sebagai syarik dalam pembiayaan Al musyarakah - Ganti Rugi pebuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perwakilan Kelompok - Perlindungan Hukum bagi Buruh Migran Terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan - Pengaruh Aliran-aliran Filasafah Prmidanaan dalam Pembetukan Hukum Pidana Nasional.

Jurnal Hukum: Metode Konsulidasi Tanah untuk Pengadaan Tanah yang Partisipatif - Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal pada Enam Komonitas Adat Daerah Bengkulu - PertanggungJawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional - Asas Tanggung Jawaban Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Hidup - Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) - Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran HAM - Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia - Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Jurnal Hukum Constitusinal Question : Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain - Imunitas Negara Asing di Depan Pengadilan Nasional Dalam Kasus Pelanggaran HAM yang Berat Konsekuensi Hukum - Precautionnary Principle Under The Sanitary And Phitosanitary Agrrement In The Transferring - Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-kasus Illegal aloging - Akomodasi Nilai-nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok SDalam Hukum Pidana - Dampak Konfersi Dalam UUPA Terhadap Status Tanah Adat di Bali - Perda Bernuansa Syariah dan Hubunganya Dengan Konstitusi - Perdagangan Hukum Islam Terhadap Anak Hasil Zina yang Dilahirkan di Dalam Perkawinan.

Jurnal Hukum: Metode Perubahan Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahannya dengan Konstitusi di Beberapa Negara - partai Politik Lokal di Negara Kesatuan : Upaya Mewujutkan Otonomi di Bidang Politik - ImplikasiHukum Kebijakan Desentralisasi dalam Hubungan Kewenangan Antartingkat Pemerintah Negara Kesatuan - Hubungan Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan - Paradigma Tradisionalisme dan Rasionalisme Hukum Dalam Perspeltif Sifat Ilmu - The Dynamic Aspects Of Criminal Qct and criminal Liability Money laundering Practices - Keabsahan Perjanjian Dengan Klausula Baku

Acid Splash: Qisas Punishment to be Imposed Against the Offender - Stem Cell Research Development and its Protection in Indonesia -Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan pengembangan Obyek Fidusia - Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha Mogok Kerja - Penerapan Prinsip Lisensi dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Publik -Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum ditinjau dari sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum - Kosekwensi Pembatalan Undang-undang Ratifikasi terhadap Keterikatan pemerintah Indonesia pada perjanjian Internasional - Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus Sengketa antara masyarakat Samawa dengan PT.Newmont Nusa Tenggara - Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia - Penerapan Asa Itikad baik tahap prakontraktual pada perjanjian jual beli Perumahan - Status Hukum AsetPerusahaan Negara dalam Hukum Internasional - Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha melaksanakan wewenang penegakan Huku Persaingan Usaha - Socialisering Process Hukum Perburuhan dalam Aspek kebijakan Pengupahan - alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender bagi Buruh Migran Perempuan Madura.

Dinamika Pertanahan di Lokasi Bencana Tsnami Nanggro Aceh Darussalam - Herabilitasi Pertanahan Pasca Bencana - Memilih Metode Dalam Transpormasi Koordinat Sistem Lokal ke Sistem Nasional - Filantropi Pemilik Tanah Dalam Pengadaan Tanah - Tangisan Pilu "Bhatara Shri" di Lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan.

Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM - Perspektif Moral Penegak Hukum yang Baik - Mencari Format Ideal Keadilan - Penerapan Hukum Progresif dalam Pemulihan Krisis Hukum - Masa depan Arbitrase sebagai mekanisme penyelenggaraan - Kebijakan Legislatif tentang pidana Denda Penerapannya dalam upaya penanggulangan Tindak KOrupsi

Jurnal Hukum (Pembaharuan Hukum Agraria No.13 vol 7-2000

Jurnal Geologi Indonesia

Sosial-Ekonomi Pertanian: Penawaran Ekspor Karet Alam Negara Produksen Utama dan Permintaan Impor Amerika Serikat - Strategi Pemanfaatan Lahan Tidur untuk Hijau Produktif di DKI Jakarta - Market for lemon : Masalah Inkompetensi Sumberdaya Manusia (SDM) da Krisis Ekonomi Nasional - Studi Klasifikasi Desa Prop.DIY - Sikap Mahasiswa Terhadap Layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi : Survai di Institut Pertanian Bogor - Manfaat dan faktor Pendukung Kemitraan Antara PT Indomilk dan Koperasi Pruduksi susu dan Peternakan Sapi Perah (KPS Bogor)

Widya Bhumi: Aspek Keadilan Dalam Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah - Berdaya Pemberdayaan Masyarakat - Seputar Isu Undang-undang Penanaman Modal - Peran Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pengendalian Tata Guna Tanah di aerah - Rekontroksi Mindset Aparat BPN-RI - Meraih Posisi Puncak (Sukses) di Badan Pertanahan Nasional RI - Revetalisasi Pemanfaatan Peta Pada Skripsi Mahasiswa Progam

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NAASIONAL Metode Poligon dan Permasalahannya - Perlukah Dilakukan Pengukuran Ulang Terhadap Bidang-bidang Tanah Dengan Gambar Ukur yang Melayang? - Standarisasi Pengukuran dan Pemetaan Antara Harapan dan Kenyataan - Pendayagunaan Suveyor Berlisensi dan Permasalahan yang timbul dalam kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral - Surveyor Berlisensi: Privatisasi Tenga Hati - Evaluasi PMNA/KA. BPN Nomor 1 Tahun 1997 - Pemberian Izin Lokasi di Beberapa Kab./Kota setelah Berlakunya Keprres Nomor 34 Tahun 2003.

DEMOKRATISASI DAN PILIHAN-PILIHAN KELEMBAGAAN - Perkembangan dan Prospek Hubungan Sipil-Militer - Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokratisasi - The Relative Merits (and Weaknesses) of Presidential,- Demokratisasi Pemilihan Presiden dan Peran MPR di Masa Depan - Agenda Demokratisasi oleh dan untuyk Perempuan - Islam, Kultur Politik dan Demokratisasi.

BHUMI: JOURNAL OF NATIONAL LAND INSTITUTE The Limitation of urban land Consolidation Law As an Instrument of Parcipative Land Policy in Indonesia - Ethnic Conflict : the status of land tenure in Sambas regency west Kalimantan Province - The risky- Strategic Land Problems in Subang Regency - The Urban Development Impact on the Reducts (A Case Study At 3 Sub Districts In Yogyakarta Special Province) - The Infuence of Geoid Undulation of the Indonesian Region on the Reduktion of Distance in Supplying the 4th Order Base Point.

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Penggarapan Tanah Perkebunan Tembakau Deli (Sengketa Nan Tak Kunjung Selesai) - Problematika Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah dan Kompetensi Pengadilan - Delik-delik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana - Persoalan Dalam Menyusun Sistem Informasi Pertanahan di Wilayah Penatausahaan Pendaftaran tanah yang Terletak Dalam Dua Zone TM 3' - Dinamika Perkembangan Wilayah dan Dampaknya terhadap Nilai Tanah.