PRINSIP-PRINSIP HUKUM ADAT TENTANG TANAH

DESA ADAT KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROPINSI BALI

CATATAN-CATATAN TERHADAP HUKUM ADAT DEWASA INI

PENGAKUAN PERADILAN ADAT DALAM POLITIK HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN

HUKUM KETATANEGARAAN ADAT

Adat Dalam Politik Indonesia

Eksistensi Desa Adat Dan Desa Dinas di Bali

LAPORAN HASIL PENELITIAN STRATEGIS TAHUN 2019 DOKUMEN I PENELITIAN TAHAP I

KEDUDUKAN JANDA MENURUT HUKUM WARIS ADAT

KAPITALISASI TANAH ADAT

MENINJAU ULANG PENGATURAN HAK ADAT

HUKUM ADAT INDONESIA

Kepemimpinan Dalam Adat dan Rappang Tana Samawa

STATUS DAN FUNGSI TAMAH ADAT BALI SETELAH BERLAKUNYA UUPA

Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria

Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum - Bagian I (Historis)

KEARIFAN LOKAL PENGELOLAAN HUTAN ADAT

KERAGAMAN SISTEM HUKUM PERTANAHAN LOKAL TERHADAP PENDAFTARAN TANAH(STUDI PELAKSANAAN PRSL DI OHOI NGABUB DAN OHOI SATHEAN, KECAMATAN KEI KECIL, KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROVINSI MALUKU)

PERANAN LEMBAGA ADAT MOSALAKI TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(STUDI DI DESA NUAGENDA KECAMATAN WEWARIA KABUPATEN ENDE PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR)

STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH HAK KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT PANDUMAAN-SIPITUHUTA KABPUPATEB HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA