Akta Notaris/PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dari Warga negara Indonesia Kepada Warga negara Asing di Propinsi Bali

Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Lundaye

Implementasi Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 Terhadap Pembangunan Polder di kelurahan Air Hitam Kota samarinda

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Kepres Nomor 36 tahun 2005 yang diubah oleh Perpres 65 tahun 2006

Penerapan Pasal 9 UU No, 56 PRP tahun 1960 Sehubungan Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian di Kabupaten Tabanan

Reformasi Pelayanan Publik

Integrated Coastal and Marine Resource Management - Special Attention on Eastern Indonesia

Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia

Teologi Ekonomi: Partisipasi Kaum Awam Dalam Pembangunan Menuju Kemandirian Ekonomi

Pengantar Hukum Indonesia - Sejarah Dab Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia

Menuju Pelayanan Prima - Konsep dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Politisasi Bencana dan Hak Ekosor Rakyat - Memimpikan parpol dan Negara Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan kolonial Hindia-Belanda Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940)

Hukum Pidana Materiil

Hukum dan Kebijakan Publik (Analisis atas praktek hukum dan kebijakan publik dalam pembangunan sektor perekonomian di Indonesia)

Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik

Sekedar Pendapat Apakah Putusan PK dapat dilawan dengan pengajuan PK dan Hukum Pidana dan Orang Sakit Jiwa

Business Relations Between Indonesia and Japan

Pemimpin Yang Pelayan - Esai esai Seputar Kepemimpinan, Mentalitas,dan realitas Sosial

Manajemen Pembangunan Daerah