Himpunan Makalah Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)

Prosiding: Implementasi Perkaban Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2011 dan Pengaruhnya Terhadap Kemudahan Pelayanan Pertanahan, Legalitas Kepemilikan Tanah, Kepastian Hukum Serta Keamanan Investasi

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Peralihan Dat Pendaftaran Tanah di Kab. Bantul

Upaya Pencegahan Sengketa Antar Pihak Dalam Pelaksanaan Jual Hak Atas Tanah Di Kab. Sleman

Pelaksanaan Peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli dalam mewujutkan tertib administrasi pertanahan.

Akta Peralihan hak oleh PPAT terhadap tanah milik adat merupakan salah satu faktor pendorong percepatan pendaftaran tanah secara sporadik.

peralihan hak atas tanah waris adat dengan akta pembagian waris dan peralihan hak atas tanah yang berasal darinwaris adat dengan akta pembagian hak bersama (APHB).

Viktimisasi Kejahatan di Bidang Pertanahan

Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar

Hasil Lomba Penulisan Ilmiah Pertanahan (LPI-P) 1995 - Buku III Bagian 2

Hasil Lomba Penulisan Ilmiah Pertanahan (LPI-P) 1995 - Buku III Bagian 4

Hasil Lomba Penulisan Ilmiah Pertanahan (LPI-P) 1995 - Buku III Bagian 1

Hasil Lomba Penulisan Ilmiah Pertanahan (LPI-P) 1995 - Buku II Bagian 2

Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia

Hasil Lomba Penulisan Ilmiah Pertanahan (LPI-P) 1995 - Buku III Bagian 5

Politik Ekonomi Pertanahan dan Struktur Perpajakan Atas Tanah

Pemilihan Umum 1997 Pedoman, Peratura

Penanganan Lahan Kritis dari Masa Ke masa

Hukum Perburuhan

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Penanganan Masalah Pertanahan