Komentar Atas Undang-Undang Perumahan Dan Pemukiman Dan Undang-Undang Rumah Susun

Menggugat Keistimewaan Jogjakarta

Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah.: Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah.

Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

Manajemen Pemerintahan

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Keppres No. 80 Tahun 2003

Himpunan Beberapa Kebijaksanaan Pemerintah Penunjang Kegiatan Pembangunan Pertanahan dan Transmigrasi

Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih

Ensiklopedia Tematis Eyewitness: Tumbuhan

Kamus Pertanahan

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur bersaranakan Bangun Guna Serrah.-Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Mamminasat dan Dampaknya di Pedesaan .- Pembangunan jalan TOL di Indonesia:Kendala Pembebasan tanah.- Mematakan Konflik Dalam pengadan Tanah Bandara Komodo.-Pengadaan Tanah untuk Siapa, Peniadaan Tanah dari Siapa.- Aspek Hukum Pidana pada penyelenggaraan Pengadaan Tanah .-Masalah pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Batang.-Aspek Ham Dalam Pengadaan Tanah.-Pengadaan Tanah dan Poblem Permukiman kembali.-Kosondolidasi Tanah Perkotaan sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Bagi kepentingan Umum.- Ketersedian Tanah Bagi Masyarakat Rawan Bencana.-Rantai Komuditas Kewajiban Ilmu, Skala dalam Konflik Agraria Urutsewu

Himpunan Makalah Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)

Prosiding: Implementasi Perkaban Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2011 dan Pengaruhnya Terhadap Kemudahan Pelayanan Pertanahan, Legalitas Kepemilikan Tanah, Kepastian Hukum Serta Keamanan Investasi

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Peralihan Dat Pendaftaran Tanah di Kab. Bantul

Upaya Pencegahan Sengketa Antar Pihak Dalam Pelaksanaan Jual Hak Atas Tanah Di Kab. Sleman

Pelaksanaan Peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli dalam mewujutkan tertib administrasi pertanahan.

Akta Peralihan hak oleh PPAT terhadap tanah milik adat merupakan salah satu faktor pendorong percepatan pendaftaran tanah secara sporadik.

peralihan hak atas tanah waris adat dengan akta pembagian waris dan peralihan hak atas tanah yang berasal darinwaris adat dengan akta pembagian hak bersama (APHB).

Viktimisasi Kejahatan di Bidang Pertanahan

Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar