Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah - Proses Pembuatan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974

Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peranserta Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan

Perbandingan Pemerintahan

Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi

Pertanyaan - Pertanyaan Mengenai Masalah-Masalah Pertanahan

The Exetended Case Method - Four Countries, Four Decades, Four Great Transformations, And One Theoretical Tradition

Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia - Jilid II (Diperlengkap)

Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa - Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)

Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik - Jilid I Edisi Kedua (Diperlengkapi)

Pengantar Ke Arah Sistim Pemerintahan Daerah di Indonesia

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Serta Pengangkatan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Dilengkapi Dengan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa

Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan

Sistem Pemerintahan Indonesia

Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah - Prof. DR. Ateng Syafrudin, SH

Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan : Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah

Reformasi Pertanahan - Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hamkam, Teknis, Agama dan Budaya

Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen