PERANAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP TERTIB PELAKSANAAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO.10 TAHUN 1961 DI WILAYAH KECAMATAN INDERALAYA KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ILIR.

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DALAM KAITANNYA DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56/PRP/1960 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK TENGAH.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN TERHADAP PRODUKTIVITAS PANGAN KECAMATAN KARTASURA, KECAMATAN SUKOHARJO, KECAMATAN GROGOL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO PROPINSI JAWA TENGAH.

PENGARUH PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KECAMATAN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT.

PERANAN PENDAFTARAN TANAH DALAM PEMBERIAN HIPOTIK/CREDIETVERBAND DI KOTAMADYA BANDAR LAMPUNG.

PERANAN KUALITAS APARAT PERTANAHAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT.

PENGARUH CARA PENGURUSAN SERTIFIKAT TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN.

REDISTRIBUSI TANAH PERTANIAN DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK.

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT.

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI BUKAN PERTANIAN DI KECAMATAN UNGARAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH.

PENGARUH IJIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL PROPINSI JAWA BARAT.

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK BARAT BERDASARKAN KEPPRES RI NOMOR 32 TAHUN 1979 DI KODYA MATARAM DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN TERHADAP TINGKAT HARGA TANAH DI KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH.

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH HUBUNGANNNYA DENGAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK TENGAH.

PELAKSANAAN ASPEK TATA GUNA TANAH DALAM UPAYA MENGENDALIKAN PENGGUNAAN TANAH SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KEBUMEN.

PELAKSANAAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF KAITANNYA DENGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR

AKIBAT PENGEMBANGAN AREAL PT.PUPUK KALTIM TERHADAP PERMOHONAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN BONTANG UTARA KOTA ADMINISTRATIF BONTANG KABUPATEN DATI II KUTAI.

PERANAN CAMAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN DI KOTAMADYA DATI II AMBON PROPINSI MALUKU.

PEMANFAATAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT MELALUI HIPOTIK DAN CREDIETVERBAND DALAM MENUNJANG USAHA PEDAGANG DI KECAMATAN BATU KABUPATEN TINGKAT II MALANG.