Petunjuk Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai 1990 (Seri-PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perpajakan Indonesia suatu pengantar

Pajak Bumi & Bangunan di Indonesia Teori dan Praktik

Pajak Bumi dan Bangunan

Pengelolaan Keuangan Badan Pertanahan Seri VIII Perpajakan

Seri Perpajakan:Juklak Pemungutan PPN dan PPn.BM

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Menghitung Objek dan Cara Pengajuan Keberatan Pajak

Asas-Asas Hukum Perpajakan

Dasar-Dasar Perpajakan Bagi Bendaharawan - Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran/Pelaporan (PPh, PPN dan PPn. BM, Bea Materai, BPHTB)

Undang-Undang Perpajakan 1994 Beserta - Penjelasan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Beberapa Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Jenis, Penyetoran dan Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak - Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengurusan Piutang Negara, Petunjuk Pelaksanaan Lelang)

Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Himpunan Tindak Lanjut Peraturan Perpajakan

Peraturan Perpajakan Berdasarkan Bidang Usaha 1995-1996 Buku II

Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia

Tanya Jawab Perpajakan 1 - Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bea Meterai (BM) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Tanya Jawab Perpajakan 2

Undang-Undang Perpajakan Beserta Penjelasan dan Peraturan Pelaksanaan Berikut Surat-Surat Keputusan Menteri Keuangan RI dan Undang-Undang Perpajakan Baru Dibandingkan Undang-Undang Perpajakan Lama + Penjelasan Pemerintah Mengenai Rencana Undang-Undang Perpajakan

Makalah Lokakarya - Dengan Topik : Keterkaitan Penetapan Maksimum Luas Tanah Non Pertanian Dengan Kemungkinan Penerapan Pajak Progresif Atas Tanah Perkotaan