
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang) - Universitas Diponegoro - 2004 - Implementasi Kebijakan |
![]() | Implementasi Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional no.5 tahun 1995 pada progam pendaftaran tanah sistematik di propinsi Jawa timur - Universitas 17 Agustus - 1997 - Implementasi Keputusan |
![]() | Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah sistematik (studi kasus di kabupaten sleman propinsi daerah istimiwa yogyakarta dan kabupaten klaten propinsi jawa tengah) - Universitas Gadjah Mada - 1998 - Implementasi Kebijakan |
![]() | Analisis Implementasi Reforma Agraria Nasional di Kecamatan Latona Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara - Institut Pertanian Bogor - 2008 - Analisis Implementasi |
![]() | Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematik - Universitas Gadjah Mada - 1998 - Implementasi Kebijakan |
![]() | Implementasi Progam Reforma Agraria Nasional di Kota Banjarbaru (Suatu Analisis Tarhadap Partisipasi Subyek) - Istitut Pertanian Bogor - 2008 - Implementasi Progam |
![]() | WIDYA BHUMI: MAJALAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Pembagian Kewenangan Pusat, Prop.Daerah di Bidang Pertanahan - Implementasi Kebijakan PP No.46 Tahun 2002 di Kantor Pertanahan Kota Malang - Kebijakan Pertanahan Penguasaan Tanah yang Konsisten dan Responsif - Constructing A Chocoropleth Map (Another Choice To Present A Map) - Regresi Sebagai Model Pengukuran Nilai Tanah. - STPN - 2003 - Kewenangan Pusat,Implementasi Kebijakan |