PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
Subjek: hukum
Subjek: hukum
 | ANALISIS KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERADA DALAM KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN JAYAPURA (Studi Kasus Kecamatan Kemtuk Gresi) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - kepastian hukum,hak atas tanah:,masyarakat hukum adat kawasan hutan,hak ulayat |
| PROSES SERTIPIKASI TANAH ULAYAT SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT (Studi Kasus Sertipikasi Tanah Hak Ulayat Melalui Proyek ILASPP Desa Tandula Jangga, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Tanah Ulayat,Masyarakat Hukum Adat,Perlindungan Hukum,Sertipikasi Tanah,ILASPP |
| ANALISIS PENGELOLAAN WARKAH SEBAGAI ARSIP VITAL DALAM MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - warkah,arsip vital,administrasi pertanahan,sengketa pertanahan,kepastian hukum |
| MEKANISME PELEPASAN TANAH KALURAHAN HAK ANGGADUH DALAM PENGADAAN TANAH PENGENDALI BANJIR DAN PENGAMAN PANTAI KAWASAN YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA) D.I.YOGYAKARTA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Hak Anggaduh,pengadaan tanah,tanah desa,kepastian hukum,Yogyakarta International Airport |
| KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN TANAH DI KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DALAM PERSPEKTIF PERMEN PUPR NO. 28/PRT/M/2015 DI KABUPATEN BOGOR II - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Kepastian Hukum Bersyarat,Sempadan Sungai,Kantor Pertanahan,Vested Rights,Pengurangan Luas,Carring |
| SISTEM PRIMOGENITURE DAN KEDUDUKAN ANAK SULUNG PEREMPUAN PADA SISTEM PEWARISAN SUKU YAGHAI (STUDI DI KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA SELATAN) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Sistem Primogeniture,Anak Sulung Perempuan,Hukum Adat,Suku Yaghai,Kabupaten Mappi,Papua Se |
| PROGRAM PERSERTIPIKATAN TANAH NELAYAN DI KAWASAN PESISIR (Studi di Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Program Persertipikatan Tanah Nelayan,Sempadan Pa,Hak Pakai,Hak Milik,Kepastian Hukum |
| PROBLEMATIKA PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH MENGGUNAKAN DANA TALANGAN DARI LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA (LMAN) (Studi Kasus di Pengadaan Tanah Seksi 3 Gamping, Sleman, Yogyakarta) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pengadaan Tanah; Ganti Kerugian,Duna Talangan LMA,Proyek Strategis Nasional,Kepastian Hukum |
| PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMEN ATR/BPN No. 3 TAHUN 2023: STUDI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Sertipikat Tanah Elektronik,Pendaftaran Tanah,Kepastian Hakum,Hukum Administrasi Pertanahan,Digitalisasi Pertanahan |
| DINAMIKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA SUNGAI UTIK KABUPATEN KAPUAS HULU - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL POLITEKNIK AGRARIA SEKOLAH TINGGI PERTA - 2026 - Dinamika,Pendaftaran Tanah Ulayat,Hak Pengelolaa,Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik |
| PERAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM PENGUATAN KEPASTIAN HAK DAN PENCEGAHAN MAFIA TANAH (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pendaftaran Tanah,Digitalisasi Pertanahan,Sertipikat Elektronik,Kepastian Hukum,Mafia Tana |
| EFEKTIVITAS PROGRAM PERCEPATAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II ) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Collaborative Governance,Efektivitas Hukum,Implementasi Kebijakan,Percepatan Sertifikasi Tan |
 | HUKUM AGRARIA INDONESIA Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah : Dilengkapi Apendiks Dalam Buku terpisah - Djambatan - 1996 - Hukum Agraria |
 | Hukum Agraria Indonesia - Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah - Djambatan - 2003 - Hukum Agraria Indonesia |
 | Dasar-Dasar Filsafat Hukum - PT. Citra Aditya Bakti - 1993 - Filsafat Hukum |
 | Buku Pegangan Praktisi Hukum (The Lawyer's Handbook) Buku I : Beracara Perdata di Peradilan Umum (Kompilasi Peraturan dan Perundangan) - PT. Citra Aditya Bakti - 1994 - Praktisi Hukum |
 | Pengantar Studi Hukum Perdata - Jilid I - PT. Raja Grafindo Persada - 1996 - Hukum Perdata |
 | Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung - Cetakan Ke 4 - Alumni - 1991 - Hukum Adat |
 | Pengantar Filsafat Hukum - Bhratara - 1972 - Filsafat Hukum |
 | Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria di Minangkabau - Bina Aksara - 1985 - Hukum Agraria,Tanah Adat |
