Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 2 No. 1 Mei 2016: Penataan hubungan hukum dalam penguasaan dan pemilikan serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria; Politik hukum pengelolaan perkebunan berbasis prinsip-prinsip hak asasi manusia; Integrasi penataan pertanahan dalam kerangka penataan wilayah pesisir dan lahan atas terpadu; Bertani diantara himpitan tambang; Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan one map policy; Computer assisted mapping potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mendukung perlindungannya; Kajian upaya pengendalian penggunaan tanah di kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah; Assessment sales ratio, suatu alat pengukur kinerja penetapan NJOP.

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Tahun 2015 (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden)

Diplomasi Publik Meretas Jalan Bagi Harmoni Dalam Hubungan Antarnegara

BIROKRASI & POLITIK DI INDONESIA

KANDUNGAN MAKANAN KHAS YOGYAKARTA

PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI EDISI KE DUA

Panduan Mudah Public Speaking edisi revisi

MENUJU KOTA TANGGUH DI SUNGAI CODE YOGYAKARTA PERENCANAAN INTEGRATIF PERKOTAAN DENGAN PENDEKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA

RETAS KEBANGKITAN EKONOMI KREATIF BERPOTENSI MENJADI TULANG PUNGGUNG PEREKONOMIAN INDONESIA

Relasi Kuasa Dalam Strategi Pertanahan Di Desa Prigelan

Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan

Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan umum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Tentang Kamu

DAHSYATNYA MAKRIFAT AJARAN ISLAM

Perbankan Syariah

Hukum agraria sengketa pertanahan : penyelesaian melalui arbitrase dalam teori dan praktik

Alternative dispute resolution : teknik penyelesaian sengketa di luar pengadilan : negosiasi dan mediasi

METODOLOGI PENELITIAN

ASAS-ASAS LINGUISTIK