paper Kebijakan Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.

Jurnal Demokrasi dan Ham: Kemelut Demokrasi di Era Informasi

Jurnal Demokrasi dan Ham: Demokrasi dan Pilihan-pilihan Kelembagaan

Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Rumah Susun

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Penanganan Masalah Pertanahan

Informasi Peraturan Perundang-undangan Pertanahan 2013 (Semeter II)

Masalah Pertanahan Memasuki Era Globalisasi

Seri Hukum dan Keadilan Sosial, Untuk Apa Plurarisme Hukum ? : Regulasi, negosiasi dan perlawanan dalam konflik agraria di Indonesia

Menggarami Burung Terbang Local Understandings of National History by Pamela Allen; Abidah El Khalieqy's Novels Challenging Patriarchal Islam by Tineke Hellwig; Splitting, Splitting and splitting again a Brief History of the Development of Regional Government in Indonesia since Independence by Anne Booth; New Town Development in Indonesia Renegotiating, Shaping and Replacing Institutions by Marleen Dieleman.

Anotasi Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Jilid II

Jurnal Demokrasi dan HAM: Krisis Ekonomi, Pemulihan dan Demokrasi di Indonesia - Reformasi Institusi dan Pembangunan Ekonomi - Ekonomi Politik Kebebasan arus Informasi: Kasus Indonesia - Institusi Pers Modal dan Demokratisasi - Public Sphere dan Cyber-Democracy - Kebebasan Berkesenian Pasca Reformasi.

Anotasi Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Jilid I

penetapan dan Pemberian Hak Atas Tanah

Filsafat Pancasila

Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Pertanahan 1999

Organisasi Kantor Menteri Negara Agraria Dan Badan Pertanahan Nasional

Pendekatan Statistika Modern Untuk Ilmu Sosial