PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT.

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI BUKAN PERTANIAN DI KECAMATAN UNGARAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH.

PENGARUH IJIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL PROPINSI JAWA BARAT.

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK BARAT BERDASARKAN KEPPRES RI NOMOR 32 TAHUN 1979 DI KODYA MATARAM DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN TERHADAP TINGKAT HARGA TANAH DI KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH.

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH HUBUNGANNNYA DENGAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK TENGAH.

PELAKSANAAN ASPEK TATA GUNA TANAH DALAM UPAYA MENGENDALIKAN PENGGUNAAN TANAH SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KEBUMEN.

PELAKSANAAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF KAITANNYA DENGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR

AKIBAT PENGEMBANGAN AREAL PT.PUPUK KALTIM TERHADAP PERMOHONAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN BONTANG UTARA KOTA ADMINISTRATIF BONTANG KABUPATEN DATI II KUTAI.

PERANAN CAMAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN DI KOTAMADYA DATI II AMBON PROPINSI MALUKU.

PEMANFAATAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT MELALUI HIPOTIK DAN CREDIETVERBAND DALAM MENUNJANG USAHA PEDAGANG DI KECAMATAN BATU KABUPATEN TINGKAT II MALANG.

EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK DALAM MENUNJANG TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN REMBANG.

MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN PONTIANAK.

PENGARUH PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN TERHADAP LUASAN TANAH PERSAWAHAN DI KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUNINGAN PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 1990/1994.

PENELITIAN SENGKETA BATAS PADA TANAH-TANAH BERSERTIPIKAT DI KECAMATAN KASIMAN KABUPATEN DATI II BOJONEGORO.

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENDAPATAN KEPALA KELUARGA TERHADAP MINAT PENSERTIPIKATAN TANAH HAK MILIK DI KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI.

PERBEDAAN STATUS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DI KECAMATAN MOLLO SELATAN KABUPATEN DAERAH TINGKA II TIMOR TENGAH SELATAN.

HUBUNGAN PAKET DEREGULASI 23 OKTOBER 1993 BIDANG PERIZINAN DENGAN REALISASI IZIN LOKASI DI KABUPATEN DATI II SEMARANG.

FRAGMENTASI TANAH PERTANIAN DI DESA PONCOSARI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.